FK-KMK UGM. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan Webinar Bagian 1b bertema “Bagaimana Situasi Indonesia Dibandingkan dengan Thailand dalam Asuransi Kesehatan Swasta dan Sistem Kesehatannya?” secara daring pada Selasa, 12 Mei 2026. Kegiatan ini menghadirkan akademisi, praktisi kesehatan, pengelola rumah sakit, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan sistem kesehatan nasional. Webinar dipandu oleh Vini Aristianti, S.KM., MPH., AAK dengan menghadirkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. sebagai narasumber sekaligus fasilitator diskusi.
Dalam pemaparannya, Prof. Laksono menjelaskan bahwa sektor kesehatan Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar terkait pendanaan kesehatan. Menurutnya, proporsi belanja kesehatan Indonesia masih berada pada kisaran sekitar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama lebih dari satu dekade terakhir. Kondisi tersebut dinilai belum cukup untuk mendukung kebutuhan layanan kesehatan yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola penyakit, dan tuntutan pelayanan yang semakin kompleks.
Ia menambahkan bahwa keterbatasan pendanaan tersebut diperberat oleh minimnya perkembangan asuransi kesehatan swasta dan dominannya sistem pembiayaan kesehatan yang bertumpu pada satu skema utama melalui BPJS Kesehatan. Dalam konteks ini, Prof. Laksono mengajak peserta untuk melihat pengalaman Thailand yang berhasil meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan melalui sistem yang membedakan kelompok penerima manfaat dalam beberapa skema jaminan kesehatan pemerintah, sementara kelompok masyarakat yang lebih mampu didorong untuk memanfaatkan asuransi kesehatan swasta.
Menurutnya, pendekatan yang diterapkan Thailand memberikan ruang bagi diversifikasi sumber pendanaan kesehatan sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Pengalaman tersebut dinilai penting untuk dikaji lebih lanjut sebagai bahan pembelajaran bagi Indonesia dalam upaya menciptakan sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.
Peserta turut mengangkat persoalan mengenai persepsi masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk pentingnya meningkatkan pemahaman publik bahwa keberlangsungan sistem jaminan kesehatan memerlukan dukungan pendanaan yang memadai dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, kualitas layanan kesehatan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam pembahasan.
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Prof. Laksono menekankan bahwa prinsip utama JKN harus tetap menjamin perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok miskin dan rentan. Ia menjelaskan bahwa subsidi pemerintah perlu difokuskan secara tepat sasaran agar tujuan keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan dapat tercapai secara optimal. Pada saat yang sama, perlu dipikirkan berbagai alternatif kebijakan yang mampu mendorong kontribusi kelompok masyarakat yang lebih mampu melalui mekanisme pembiayaan kesehatan di luar subsidi pemerintah.
Kegiatan ini mendukung pencapaian SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui upaya penguatan sistem kesehatan dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. SDG 4: Pendidikan Berkualitas melalui penyebarluasan pengetahuan. SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan melalui pembahasan akses layanan kesehatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui kolaborasi antara akademisi, praktisi, pengelola layanan kesehatan, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan solusi bagi penguatan sistem kesehatan nasional. (Kontributor: Latifah Alifiana ).
