FK-KMK UGM Soroti Tantangan Pendanaan Kesehatan dan Kesejahteraan Tenaga Medis di Era JKN

FK-KMK UGM. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan Webinar Bagian 1c bertema “Kesejahteraan Profesi Medik dan Kesehatan serta Situasi Pendanaan Kesehatan Saat Ini. Apakah Akan Bertumpu pada BPJS Saja? Bagaimana Prospek Asuransi Kesehatan untuk Praktik?” secara daring pada Selasa (26/5/2026). Kegiatan ini bertujuan membahas berbagai tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam sistem pembiayaan kesehatan nasional sekaligus mengkaji peluang pengembangan skema pendanaan kesehatan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan.

Webinar dipandu oleh Vini Aristianti, S.KM., MPH., AAK dan menghadirkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D sebagai narasumber utama sekaligus fasilitator diskusi. Kegiatan ini diikuti oleh akademisi, praktisi kesehatan, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap masa depan sistem kesehatan Indonesia.

Dalam pemaparannya, Prof. Laksono menjelaskan bahwa kondisi pendanaan kesehatan nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah besaran belanja kesehatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang selama kurang lebih 15 tahun terakhir berada pada kisaran 3 persen. Angka tersebut dinilai masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand yang memiliki proporsi pengeluaran kesehatan lebih tinggi.

Menurutnya, keterbatasan investasi pada sektor kesehatan berpotensi memengaruhi kualitas layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga medis, serta keberlangsungan sistem pembiayaan kesehatan nasional. Kondisi tersebut semakin terasa ketika fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan harus menghadapi berbagai tantangan operasional, termasuk keterbatasan sumber daya, tingginya beban pelayanan, serta tekanan finansial yang muncul akibat berbagai dinamika dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam diskusi tersebut turut dibahas berbagai model insentif yang diterapkan di sejumlah daerah sebagai strategi menarik tenaga kesehatan untuk bertugas di wilayah yang membutuhkan. Salah satu contoh yang disampaikan adalah pemberian insentif kompetitif bagi dokter spesialis di daerah terpencil yang terbukti mampu meningkatkan minat tenaga kesehatan untuk memberikan layanan di wilayah tersebut.

Pembahasan juga mengulas efektivitas sistem pembiayaan kesehatan nasional, termasuk tantangan dalam mekanisme pendanaan yang saat ini berjalan. Peserta menilai perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pendanaan kesehatan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Kegiatan ini turut mendukung SDG 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera diwujudkan melalui upaya memperkuat sistem kesehatan dan pembiayaan layanan kesehatan yang berkelanjutan bagi masyarakat. SDG 4 Pendidikan Berkualitas tercermin melalui penyelenggaraan forum akademik yang memperluas wawasan peserta mengenai kebijakan dan manajemen kesehatan. SDG 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi relevan dengan pembahasan mengenai kesejahteraan tenaga kesehatan serta penciptaan lingkungan kerja yang lebih baik bagi profesi medik. Selain itu, SDG 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan diwujudkan melalui kolaborasi antara akademisi, organisasi profesi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan solusi bagi masa depan sistem kesehatan Indonesia. (Kontributor: Firda Alya).