FK-KMK UGM. Pusat Kedokteran Tropis FK-KMK UGM menyelenggarakan kegiatan Seminar dan Workshop Asian Day Dengue pada Senin (29/6). Kegiatan ini mengusung tajuk “Menuju Nol Kematian Dengue 2030: Antara Impian dan Kenyataan?”. Serta diselenggarakan secara hybrid pada platform Zoom dan di Auditorium FK-KMK UGM dengan dihadiri ratusan peserta dari berbagai instansi di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Prof. dr. Yodi Mahendradhata,M.Sc, Ph.D, FRSPH selaku Dekan FK-KMK UGM yang menyampaikan bahwa, perubahan iklim mendisrupsi upaya-upaya kesehatan, termasuk upaya pengendalian penyakit menular seperti dengue. Prof. Yodi menekankan bahwa peningkatan suhu bumi berpotensi mempercepat siklus replikasi virus di dalam tubuh nyamuk dan memperpendek masa inkubasi ekstrinsik. Hal ini menyebabkan nyamuk Aedes menjadi jauh lebih aktif menggigit dan bereproduksi lebih cepat. Bahkan, perubahan iklim ini memperumit pengendalian di lapangan.

“Dalam menargetkan Zero Dengue Deaths, kami di FK-KMK UGM berkomitmen untuk turut berperan merealisasikan target dengan setidaknya dua pendekatan taktis yang komplementer pada Integrated Case Management dan teknologi pengendalian vektor yang akan dibahas pada kegiatan ini,” kata Prof. Yodi

Kemudian, sambutan diberikan oleh Prof. dr. Eggi Arguni, Sp.A(K), M.Sc., Ph.D, selaku ketua pelaksana yang menyampaikan bahwa, kegiatan Asian Day Dengue merupakan acara rutin yang diselenggarakan Pusat Studi Kedokteran Tropis FK-KMK UGM. Prof. Eggi menegaskan kegiatan diselenggarakan untuk meningkatkan awareness bagi semua kalangan untuk berpartisipasi aktif dalam pengentasan dengue. Kemudian, Prof Eggi menegaskan bahwa, tema nol kematian akibat dengue merupakan target yang tidak bisa diselesaikan sendiri, tetapi bersama sama dari berbagai kalangan.

“Saya harap kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada semua dan mari kita usahakan untuk bersama-sama mencapai target nol kematian akibat dengue di tahun 2030,” kata Prof. Eggi.

Selanjutnya, acara berlanjut dengan penyampaian keynote speaker oleh dr. Fadjar Silalahi, S.M., MKM, selaku ketua Tim Kerja Arbovirosis Kementerian Kesehatan. dr. Fadjar menyampaikan bahwa, dengue merupakan penyakit yang menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang terbesar saat ini. Indonesia menempati peringkat kedua kasus dengue tertinggi di dunia setelah Brasil. Selain itu, Indonesia juga telah mengalami penurunan kasus kematian akibat dengue yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun, 2024 Indonesia tercatat 251.000 kasus dengan 1.400 kematian. Kemudian, pada tahun 2025 mengalami penurunan 50% dengan tercatat 141.000 kasus dengan 600 kematian. Sedangkan, di tahun 2026 yang berjalan ini tercatat 47.000 kasus dengan 119 kematian. dr. Fadjar menegaskan bahwa walaupun data menunjukkan penurunan, di sini perlu untuk dianalisis lebih lanjut dengan pendekatan preventif dan prediktif untuk menjaga keberlanjutan penurunan kasus.

“Kami di Kementerian Kesehatan telah merancang dan memperbarui Rencana Aksi Nasional 2026-2029 untuk menargetkan Zero Dengue Death 2030. Rencana ini bertumpu pada deteksi dini dan diagnosis, penatalaksanaan kasus, pencegahan, surveilans dan respons cepat,” kata dr. Fadjar.

Acara berlanjut dengan pemaparan materi yang menghadirkan 3 panelis. Pertama, Dr. dr. Ida Safitri Laksanawati, Sp.A, Subsp.I.P.T selaku Ketua Perhimpunan Perlindungan Infeksi Indonesia dengan materi “Strategi Menekan Kematian Dengue: Perkembangan Terkini Tatalaksana Klinis dan Vaksin”. dr. Ida menegaskan bahwa, Indonesia sekarang sedang bekerja sama dengan WHO untuk mencapai nol kematian akibat dengue pada 2030 dengan pemberian vaksin dan perbaikan tata laksana klinis. dr. Ida menekankan bahwa tantangan penanganan dengue ini mengalami fase kritis di 48 jam pertama. Fase kritis ini biasanya ditandai dengan risiko perembesan plasma, pendarahan, hingga kerusakan organ yang singkat. Hal ini terjadi karena kegagalan mendeteksi fase kritis yang menyebabkan kematian pasien.

“Banyak kasus kematian akibat dengue yang terjadi karena terlambatnya penanganan dan ketidakmampuan mengenali tanda bahaya. Kasus dengue saat ini belum memiliki obat khusus untuk menyembuhkanya, sehingga saya rasa pentingnya fokus medis sekarang pada pencegahan (vaksinasi) dan ketepatan tata laksana klinis di masa kritis pasien,” kata dr. Ida.

Kedua, Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt., MBA., M.Kes selaku Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dengan materi “Peran Sistem Rujukan dalam Mewujudkan Nol Kematian Dengue 2030 Mendatang”. Dr. Diah menyampaikan bahwa estimasi biaya ekonomi akibat dengue mencapai angka yang sangat besar sekitar 8,7 triliun rupiah. Komponen ini mencakup pembiayaan medis langsung, non medis langsung, hingga biaya tidak langsung. Menurut data dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat sebanyak 74, 2% pasien menggunakan akses layanan kesehatan. Sedangkan, untuk pasien Non-JKN sebesar 24,3 %. Dr. Diah menegaskan data ini menyebabkan meningkatnya fenomena bypass rujukan tanpa melewati gatekeeper atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hal ini terjadi karena perbedaan variasi kemampuan deteksi dini dan observasi fasilitas kesehatan antarwilayah yang masih timpang.

“Demi mengejar target nol kematian dengue di tahun 2030, saya rasa perlu untuk memperbaiki sistem sehingga performa rujukan dapat menyeluruh dan akses pelayanan kesehatan dapat merata,” kata Dr. Diah

Ketiga, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH selaku penggagas Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia dengan materi “Menuju Nol Kematian Dengue 2030: Siapkah Pembiayaan Kita?” Prof. Hasbullah menegaskan bahwa persoalan kematian akibat dengue di Indonesia bukan semata ketidakmampuan finansial negara, tetapi persoalan tentang komitmen dan prioritas kebijakan publik. Prof. Hasbullah menekankan bahwa selama 25 tahun terakhir, proporsi belanja kesehatan publik di Indonesia tergolong rendah di ASEAN. Hal ini menyebabkan korelasi yang cukup kuat pada penanganan dengue di Indonesia.

“Indonesia seharusnya mampu mengatasi kematian akibat dengue, tetapi pendanaan publik untuk penanggulangan belum optimal. Saya rasa disini pemerintah harus meningkatkan anggaran pendanaan publik melalui tiga peran krusial, yaitu mencegah nyamuk menggigit melalui pengendalian vektor, melindungi masyarakat lewat program vaksinasi, serta mengobati secara optimal,” kata Prof. Hasbullah.

Kegiatan ini sejalan dengan SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan menekankan pentingnya sistem perbaikan tatalaksana klinis untuk mendukung kesiapsiagaan penanganan pasien dengue. SDG 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak menganjurkan pentingnya deteksi dini pada pengendali penyebaran nyamuk Aedes. SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim dengan menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap efek perubahan iklim pada penyebaran penyakit. Keempat, Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan dengan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pencapain target nol kematian akibat dengue di tahun 2030. (Reporter/Tedy).