FK-KMK UGM. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) berpartisipasi dalam The Leimena Conference 2026 dengan mempresentasikan berbagai hasil penelitian, evaluasi implementasi, dan pengalaman pendampingan kebijakan yang mendukung transformasi layanan kesehatan primer di Indonesia. Melalui forum ilmiah tersebut, PKMK FK-KMK UGM menegaskan pentingnya riset sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan yang adaptif, berbasis bukti, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP).
Selama penyelenggaraan konferensi, para peneliti PKMK FK-KMK UGM memanfaatkan sesi ilmiah untuk berbagi berbagai temuan penelitian sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya. Berbagai paparan yang disampaikan menunjukkan bahwa transformasi pelayanan kesehatan primer memerlukan sinergi antara penelitian, implementasi kebijakan, dan evaluasi berkelanjutan agar perubahan yang dihasilkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pada hari kedua konferensi, Shita Listya Dewi, S.IP., M.M., M.P.P. membuka rangkaian kontribusi PKMK FK-KMK UGM melalui Sesi Paralel Kebijakan Berbasis Bukti dengan mempresentasikan materi mengenai konsep dan pelaksanaan mekanisme umpan balik kebijakan dalam evaluasi kebijakan berbasis bukti. Ia menyoroti pentingnya membangun sistem yang mampu menghubungkan pengalaman implementasi kebijakan di daerah dengan proses penyusunan kebijakan di tingkat nasional.
Menurut Shita, pengalaman pemerintah daerah sering kali berhenti sebagai laporan implementasi tanpa menjadi bahan pembelajaran yang sistematis bagi penyusun kebijakan. Melalui kolaborasi antara Results for Development (R4D), UGM, dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), dikembangkan mekanisme umpan balik kebijakan yang memperkuat ekosistem Health System and Policy Research Institutions (HPSRI). Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Shita juga memperkenalkan instrumen penilaian yang sedang diuji coba di Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Instrumen tersebut mengevaluasi empat dimensi utama, yaitu translasi kebijakan, implementasi, evaluasi, dan komunikasi kebijakan sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif dan berbasis pengalaman nyata.
Masih pada hari yang sama, Muhammad Asrullah, M.P.H., Ph.D. mempresentasikan pengalaman Kabupaten Sumbawa Barat dalam membangun sistem pengambilan keputusan berbasis data melalui paparan mengenai penguatan keberlanjutan SIAGA PRIMA Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam sesi tersebut, ia menjelaskan bagaimana ekosistem Data–Keputusan–Aksi diterapkan melalui berbagai inovasi, seperti MATASIDIK sebagai bank data kesehatan, analisis ARRIMES, perencanaan anggaran berbasis kebutuhan melalui PRASANA, hingga layanan proaktif TRC Ambulans.
Ia menekankan bahwa berbagai inovasi tersebut hanya dapat berkelanjutan apabila didukung oleh komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan kelembagaan dan pembiayaan yang memadai. Dengan demikian, penguatan sistem kesehatan tidak hanya bergantung pada inovasi teknis, tetapi juga pada keberlanjutan tata kelola dan dukungan anggaran.
Kontribusi PKMK FK-KMK UGM juga hadir melalui Likke Prawidya Putri, M.P.H., Ph.D. yang menjadi panelis dalam diskusi Decoding Decentralization: Lessons from PHC Strengthening in NTB. Ia memaparkan hasil evaluasi penguatan pelayanan kesehatan primer di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas perencanaan, tata kelola, dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah mendorong lahirnya berbagai inovasi pelayanan di tingkat puskesmas.
Likke menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut tetap memerlukan dukungan regulasi, penguatan sumber daya manusia, pembiayaan yang berkelanjutan, serta supervisi yang konsisten agar inovasi dapat terus berkembang dan direplikasi di berbagai daerah.
Memasuki hari ketiga konferensi, perhatian peserta diarahkan pada hasil Baseline Assessment Proyek ACTION yang dilaksanakan PKMK FK-KMK UGM bersama CHAI Indonesia di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Penelitian dengan pendekatan mixed methods yang melibatkan 583 partisipan tersebut menilai kesiapan implementasi ILP dari aspek tata kelola, pembiayaan, pelayanan kesehatan, logistik, sistem digital, hingga pemanfaatan layanan oleh masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua daerah telah memiliki komitmen dalam mengimplementasikan ILP melalui berbagai kebijakan dan penyesuaian struktur pelayanan. Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih perlu mendapat perhatian, terutama pada aspek pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem informasi, serta koordinasi lintas sektor agar implementasi ILP dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dalam sesi yang sama, Muhammad Asrullah memperkenalkan Indeks Maturitas Integrasi Layanan Primer, yaitu instrumen yang dikembangkan berdasarkan hasil penilaian awal implementasi ILP di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Indeks tersebut dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kematangan implementasi ILP melalui empat dimensi utama, yakni tata kelola dan pembiayaan, pelayanan terintegrasi, sistem digital dan logistik, serta keterlibatan masyarakat.
Shita Listya Dewi juga kembali mempresentasikan hasil penelitian mengenai implementasi ILP di Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan kolaborasi PKMK FK-KMK UGM bersama Health Systems Insight (HSI). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi layanan primer sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, termasuk kesiapan sumber daya kesehatan, kapasitas sistem, serta dinamika kebijakan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, strategi penguatan ILP perlu disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah agar lebih efektif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini mendukung SDG 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui penguatan sistem pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. SDG 4 Pendidikan Berkualitas diwujudkan melalui diseminasi hasil penelitian dan pertukaran pengetahuan dalam forum ilmiah. SDG 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur didukung melalui pengembangan instrumen dan inovasi berbasis data untuk penguatan layanan kesehatan. SDG 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan diwujudkan melalui kolaborasi antara PKMK FK-KMK UGM, pemerintah, mitra pembangunan, dan berbagai daerah dalam menghasilkan kebijakan kesehatan berbasis bukti. (Kontributor: Muhammad Asrullah dan Dhea Keyle).
