FK-KMK UGM. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerja sama dengan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Health Systems Insight (HSI) menyelenggarakan Webinar Series #7 bertajuk “Strategi Penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Perluasan Akses Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)” secara daring. Kegiatan ini bertujuan menjadi forum pembelajaran bersama untuk membahas tantangan, peluang, serta berbagai praktik baik dalam implementasi Integrasi Layanan Primer dan perluasan akses Cek Kesehatan Gratis di berbagai daerah di Indonesia.
Webinar yang diselenggarakan pada Selasa (26/5/2026) ini menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, tenaga kesehatan, serta pengelola layanan kesehatan primer untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam memperkuat transformasi layanan kesehatan primer, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses geografis dan sumber daya.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, dr. Elvieda Sariwati, M.Epid. Dalam keynote speech-nya, ia menegaskan bahwa wilayah DTPK membutuhkan pendekatan layanan kesehatan yang kontekstual dan adaptif sesuai karakteristik daerah masing-masing. Menurutnya, berbagai praktik baik yang telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah perlu didokumentasikan dan direplikasi dengan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal. Webinar ini sekaligus menjadi ruang untuk merumuskan rekomendasi konkret guna memperkuat implementasi ILP dan memperluas akses layanan kesehatan dasar yang lebih merata bagi masyarakat.
Pada sesi pertama yang mengangkat tema “Dari Kebijakan ke Praktik: Tantangan, Peluang, dan Strategi Penguatan Implementasi ILP di Puskesmas”, Ketua Tim Kerja ILP Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, dr. Rima Damayanti, M.Kes., menjelaskan bahwa implementasi ILP berfokus pada pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup yang terintegrasi dari puskesmas hingga posyandu. Pendekatan ini memperkuat layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang lebih dekat dengan masyarakat. Hingga 20 Mei 2026, implementasi ILP telah menjangkau 8.903 puskesmas di seluruh Indonesia. Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis sepanjang tahun 2025 telah menjangkau lebih dari 73 juta masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses layanan kesehatan primer.
Berbagai praktik baik dari daerah turut dipaparkan dalam sesi ini. Kepala Puskesmas Pidie, Henny Rista, S.ST., M.Keb., membagikan pengalaman implementasi ILP di Kabupaten Pidie yang menghadapi tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, integrasi data, hingga kondisi geografis wilayah. Untuk menjawab tantangan tersebut, dikembangkan sejumlah inovasi seperti ILP Bergerak, pemetaan keluarga berisiko, dan kader sahabat keluarga. Sementara itu, Kepala Puskesmas Abiansemal I, dr. Made Ratna Dewi, memaparkan keberhasilan integrasi layanan kesehatan berbasis desa di Kabupaten Badung yang didukung digitalisasi layanan melalui aplikasi Nak Badung Sehat serta penguatan layanan home care dan kunjungan rumah.
Paparan lain disampaikan oleh dr. Yulia Dewi Irawati, M.Sc (FM), Sp.KKLP yang menekankan pentingnya pendekatan kedokteran keluarga dalam implementasi ILP. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga deteksi dini faktor risiko kesehatan serta kesinambungan pelayanan bagi individu dan keluarga. Berbagai inovasi berbasis komunitas seperti skrining hipertensi, edukasi kesehatan, kunjungan rumah, hingga pelibatan keluarga menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer.
Dalam sesi pembahasan, Dr. dr. Trihono, M.Sc. menyoroti pentingnya penguatan Indeks Keluarga Sehat (IKS) sebagai indikator keberhasilan implementasi ILP. Sementara itu, dr. Aghnaa Gayatri, M.Sc., Ph.D., Sp.KKLP., Subsp.FOMC menegaskan bahwa implementasi ILP merupakan perubahan paradigma pelayanan kesehatan yang harus menyesuaikan konteks sosial, budaya, dan demografi masyarakat setempat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam keberhasilan program.
Sesi kedua mengangkat tema “Dari Tantangan ke Aksi: Strategi Daerah dan Praktik Mencapai Target CKG di Wilayah DTPK”. Berbagai daerah memaparkan strategi mereka dalam memperluas akses Cek Kesehatan Gratis. Kabupaten Garut, misalnya, memperkuat jejaring layanan kesehatan dan mengintegrasikan CKG dengan berbagai kegiatan masyarakat. Kabupaten Gorontalo menerapkan pendekatan multi strategi melalui Tim Kesehatan Keliling, pemberdayaan kader kesehatan desa, dan pemanfaatan sistem informasi digital untuk pelaporan secara real time. Sementara itu, Kabupaten Sumbawa Barat mengembangkan inovasi layanan berbasis digital melalui Kartu Sumbawa Barat Maju dan layanan ambulans respons cepat yang terintegrasi dengan program CKG.
Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI melalui dr. Pramutia Haryati Harirama, M.K.K., menegaskan bahwa keberhasilan program CKG memerlukan dukungan kebijakan daerah, kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi kesehatan. Menurutnya, strategi yang adaptif terhadap karakteristik wilayah menjadi kunci untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan.
Kegiatan ini sejalan dengan khususnya SDG 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan akses skrining kesehatan, serta deteksi dini faktor risiko penyakit di masyarakat. SDG 10 Berkurangnya Kesenjangan dengan mendorong pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. SDG 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur melalui pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan sistem informasi kesehatan. SDG 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dalam upaya memperkuat sistem kesehatan yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. (Kontributor: Ghofur H).
