Indonesia berdiri di atas gugusan pulau yang indah sekaligus menyimpan risiko bencana. Menurut WorldRiskReport 2025, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat kejadian bencana yang berulang di Indonesia. Hal ini menegaskan betapa rentannya Indonesia terhadap berbagai ancaman alam.

Berbagai ancaman tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia tidak terbatas pada bencana alam, tetapi juga mencakup krisis kesehatan akibat epidemi dan situasi konflik. Kondisi ini menuntut sistem kesiapsiagaan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai sektor untuk membangun ketangguhan sistem kesehatan di Indonesia. Sistem kesehatan yang tangguh adalah sistem yang mampu bertahan, menyerap dampak, beradaptasi, dan pulih secara tepat waktu serta efisien ketika menghadapi krisis. Untuk mewujudkannya, diperlukan keterlibatan tidak hanya dari sektor kesehatan, tetapi juga dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan di luar sektor kesehatan.

“Membangun sistem kesehatan yang tangguh memerlukan pendekatan holistik terhadap pengembangan sistem kesehatan serta melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat setempat,” kata dr. Widiana Kusumasari Agustin, MKM dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Enam Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Guna menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan agenda transformasi sistem kesehatan secara menyeluruh. dr. Widiana menjelaskan, Agenda ini mengusung misi utama, yakni memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan kesiapsiagaan krisis, serta menjamin akses layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat sepanjang hayat. Upaya ini dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, media massa, dan masyarakat.

Transformasi sistem kesehatan ini dibangun di atas enam pilar. Pilar pertama adalah transformasi layanan primer, yang berfokus pada penguatan kegiatan preventif dan promotif, peningkatan skrining kesehatan, serta penambahan kapasitas layanan primer. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah memperkuat peran kader kesehatan serta menggalakkan kampanye massal melalui platform digital dan tokoh lokal; memperluas cakupan imunisasi rutin menjadi 14 jenis antigen yang menjangkau seluruh pelosok negeri; skrining berkala terhadap 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di setiap kelompok usia–termasuk skrining stunting dan optimalisasi pemeriksaan kehamilan; dan revitalisasi jaringan Puskesmas, Posyandu, serta standardisasi layanan kunjungan rumah.

Pilar kedua yakni transformasi layanan rujukan. Pada pilar ini, Pemerintah berfokus pada peningkatan mutu dan pemerataan akses layanan kesehatan sekunder dan tersier. Langkah nyata yang diupayakan antara lain pembangunan rumah sakit berkualitas di wilayah Indonesia Timur, pembentukan jaringan layanan penyakit katastropik, serta penjalinan kemitraan strategis dengan pusat-pusat layanan kesehatan kelas dunia.

Pilar transformasi ketiga, yaitu transformasi sistem ketahanan kesehatan, berkontribusi pada kesiapsiagaan menghadapi ancaman kesehatan global. Transformasi ini dilakukan melalui optimalisasi surveilans berbasis laboratorium nasional, pengembangan Tenaga Kesehatan Cadangan (TCK), dan penyelenggaraan simulasi krisis (tabletop exercise) secara berkala. Pilar ini juga mendorong kemandirian industri farmasi domestik untuk menjamin kelancaran produksi dan distribusi obat-obatan di dalam negeri.

Transformasi pembiayaan kesehatan menjadi pilar keempat yang berfokus pada penyediaan akses layanan kesehatan yang mudah dan merata, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Dalam regulasi pembiayaan kesehatan, terdapat tiga orientasi utama: menjamin ketersediaan dan kecukupan anggaran yang berkelanjutan, mengalokasikan dana secara merata, serta memastikan pemanfaatan anggaran berjalan efektif dan efisien.

Sementara itu, transformasi sumber daya manusia kesehatan sebagai pilar kelima memegang andil dalam pemerataan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Pemerintah akan menambah kuota mahasiswa kesehatan, menyediakan beasiswa dalam dan luar negeri, serta menyederhanakan proses integrasi bagi tenaga kesehatan lulusan luar negeri.

Transformasi teknologi kesehatan sebagai pilar keenam memanfaatkan lompatan teknologi informasi dan bioteknologi di bidang kesehatan. Pengadopsian teknologi digital secara optimal menjadikan sektor kesehatan nasional lebih adaptif, responsif, dan berbasis data presisi.

Enam Program Kunci Penguatan Ketangguhan Kesehatan

Lalu, bagaimana implementasi penanganan saat terjadi krisis kesehatan?

Mengacu pada pijakan operasional penanganan krisis melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan, Pemerintah menegaskan definisi krisis kesehatan sebagai kondisi mendesak di luar situasi normal yang disebabkan oleh bencana alam, bencana non-alam, maupun faktor manusia. Tiga misi utama dalam penanganan krisis kesehatan antara lain menyelamatkan nyawa, mencegah dampak buruk yang lebih luas, dan memastikan layanan kesehatan esensial tetap berjalan.

Untuk memperkuat ketangguhan dan kesiapsiagaan sistem kesehatan Indonesia dalam manajemen kedaruratan dan bencana, dr. Widiana mengungkapkan bahwa Pemerintah berfokus pada enam program utama.

Pertama,  memperkuat Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). SPGDT adalah sistem nasional terpadu yang menghubungkan jejaring layanan gawat darurat dari tingkat pusat hingga daerah secara real-time. Mengacu pada standar World Association of Disaster and Emergency Medicine, sistem ini mempercepat waktu tanggap (response time) dan memperkuat koordinasi penanganan medis saat krisis.

Kedua, mengembangkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) yang terlatih dan kompeten. TCK dikerahkan sebagai jawaban dari pengalaman penanganan bencana di masa lalu atas ketiadaan basis data yang komprehensif, tenaga kesehatan yang belum memadai, kurangnya standar kompetensi, dan sulitnya mobilisasi cepat ketika banyak wilayah terdampak bersamaan. Contoh realisasi TCK antara lain peluncuran Sumatra Squad pada tahun 2025 di dalam negeri, Tim Medis Darurat (EMT) dan logistik saat gempa bumi Turki (2023), hingga tim krisis di Myanmar (2025) dalam misi kemanusiaan global. Per Juli 2026, Indonesia telah memiliki lebih dari 37.000 personel yang terdaftar sebagai TCK. 

Ketiga, menciptakan rumah sakit yang aman (safe hospital). Menurut WHO, safe hospital adalah rumah sakit yang menjamin layanan tetap dapat diakses dan beroperasi secara maksimal—baik sebelum, selama, maupun segera setelah keadaan darurat dan bencana terjadi.  Konsep ini melindungi tidak hanya pasien, tetapi juga tenaga kesehatan, keluarga, serta infrastruktur rumah sakit itu sendiri. Program ini dibangun berdasarkan empat komponen: regulasi yang terintegrasi dalam akreditasi, koordinasi lintas sektor, manajemen sumber daya dan anggaran darurat, serta manajemen pengetahuan dan komunikasi krisis.

Keempat, mengembangkan sistem informasi manajemen krisis kesehatan untuk mendukung pengumpulan data secara real time. Informasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan pemodelan prediktif untuk memetakan potensi risiko dan memproyeksikan kebutuhan medis secara akurat. Dengan dukungan visualisasi data yang terstruktur, para pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan darurat secara cepat dan berbasis bukti. 

Kelima, menyediakan fasilitas dan infrastruktur manajemen krisis kesehatan yang memadai. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur dilakukan melalui pembentukan pusat komando darurat untuk mengoordinasikan respons cepat lintas sektor. Langkah ini didukung oleh penguatan logistik medis strategis serta kesiapan fasilitas penanganan adaptif seperti rumah sakit lapangan dan ruang isolasi maupun infrastruktur pendukung berupa pasokan daya listrik cadangan hingga jaringan komunikasi darurat.

Keenam, memperkuat pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, partisipasi, serta ketangguhan di tingkat lokal. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman mengenai potensi bahaya di wilayahnya, penyusunan rencana darurat keluarga, penyediaan jalur evakuasi, hingga pemanfaatan saluran siaga darurat 119. Selain itu, warga dilatih memberikan pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat sehari-hari, seperti penanganan pendarahan, patah tulang, luka bakar, gigitan ular, pertolongan tenggelam, serta keterampilan Bantuan Hidup Dasar mencakup teknik Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) dan penggunaan Automated External Defibrillator (AED).

Bukti nyata kekuatan partisipasi masyarakat terlihat pada penanganan bencana banjir di Aceh dan Sumatra pada 2025. Sebanyak 6.500 sukarelawan dari 500 organisasi—terdiri atas akademisi, LSM, organisasi profesi, dan swasta—bahu-membahu selama tiga bulan. Kolaborasi ini berhasil menjangkau lebih dari 300 titik pengungsian dan melayani 47.000 warga terdampak, didukung oleh donasi sumber daya dari 160 perusahaan dan lembaga.

Menyemai Ketangguhan Sebelum Badai Datang

Sistem kesehatan Indonesia yang tangguh tak bisa berdiri sendiri. Diperlukan upaya tidak hanya dari sektor kesehatan semata, tetapi juga keterlibatan dan keterpaduan antara pemerintah, masyarakat, komunitas, teknologi, dan kebijakan yang bekerja secara harmonis dan selaras.

Widiana menyebut, ketangguhan sistem kesehatan Indonesia layaknya rumpun bambu: batang-batangnya tertanam kuat oleh jaringan akar yang menyatu. Meskipun merunduk saat angin menerjang, rumpun bambu yang memiliki ribuan batang kecil itu akan bersama-sama meredam guncangan dan akan tumbuh lebih tinggi, lebih tegak, dan lebih lebat daripada sebelumnya.

“Ketangguhan tidak dibangun saat bencana terjadi, melainkan dibangun jauh sebelumnya. Setiap kebijakan yang disusun, setiap safe hospital, dan setiap sukarelawan maupun warga yang dilatih untuk memberikan pertolongan merupakan investasi berharga bagi kehidupan dan keselamatan jiwa. Mari kita bangun sistem kesehatan yang tangguh, yang memang layak didapatkan oleh masyarakat kita,” tutupnya.

Penulis: Citra Agusta Putri Anastasia
Editor: Moh. Hendra Setia Lesmana