Kota Yogyakarta. Sebuah pusat sumbu filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 32,8 kilometer persegi yang dihuni oleh 415.605 jiwa. Dilintasi oleh empat sungai, 2.532 Rukun Tetangga dan 616 Rukun Warga menyusun kehidupan yang damai di dalamnya. Namun, layaknya kehidupan yang tidak sempurna, keindahan sosial dan budaya Kota Yogyakarta tak lepas dari satu tantangan yang luar biasa: Sampah.
“Setiap saya bertemu orang, pasti yang ditanyakan adalah tentang sampah. Itulah kenyataan yang harus saya hadapi, sehingga saya ingin menjadikan Kota Yogyakarta sebagai Center of Excellence, Center of Referral, dan kita mulai dari yang terkecil,” kata Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), Wali Kota Yogyakarta saat menyampaikan Pidato Utama bertema “80 Tahun Mencerdaskan dan Memajukan Kesehatan Bangsa” dalam Rapat Terbuka Senat Dies Natalis ke-80 dan Lustrum XVI FK-KMK UGM, 5 Maret 2026. dr. Hasto memulai ceritanya dalam menyongsong Kota Yogyakarta sebagai kota unggulan dan rujukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hingga seluruh Indonesia.
Mencapai Kota yang Lebih Hijau
dr. Hasto memulai dari bagaimana ia belajar dari langkah Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, membangun Malaysia. Terinspirasi dari Mahathir yang menginisiasi lomba kebersihan Water Closet (WC) di negaranya, dr. Hasto melakukan revitalisasi ruang terbuka hijau. Wali Kota Yogyakarta tersebut ingin memastikan ruang perkotaan yang lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi para penghuninya. Hingga tahun 2025, Ruang Terbuka Hijau yang dikembangkan hingga tahun 2025 yaitu 66 lokasi, setara dengan sekitar 3,4 hektar.
Tak hanya melakukan revitalisasi ruang terbuka hijau, dr. Hasto juga bersinergi dengan warga Yogyakarta untuk mengumpulkan sampah dan rumput, termasuk menjaring sampah di sungai menggunakan trash barrier untuk memastikan agar kumpulan sampah tidak mengalir ke kabupaten lain di DIY. Selain sampah, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta juga secara bertahap memperbaiki trotoar, taman, dan sungai.
“Inilah barangkali hal-hal kecil yang harus kita lakukan, karena membangun Yogyakarta adalah tanggung jawab yang cukup besar, mengingat Yogyakarta sebagai warisan dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO dan banyak warisan lainnya yang harus kita jaga,” ujar dr. Hasto.
Mencapai kota yang lebih hijau tak lepas dari elemen permukiman yang layak huni. Sayangnya, menurut dr. Hasto, banyak rumah warga Kota Yogyakarta yang belum layak huni hingga saat ini. Pemkot pun menginisiasi program Bedah Rumah untuk memperbaiki tidak hanya bangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek kualitas hidup warga yang tinggal di dalamnya. Bergotong-royong dengan mahasiswa yang sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan tanpa menggunakan APBD maupun APBN, tercatat 82 unit rumah telah diperbaiki sejak pertengahan hingga akhir 2025.
“Pada prinsipnya, merawat kehidupan itu penting. Bukan hanya kehidupannya yang tidak layak karena hunian yang tidak layak, tapi juga ekosistemnya. Sehingga bagi kami, merawat satu kehidupan sama dengan merawat semua kehidupan. Mematikan satu kehidupan sama dengan mematikan semua kehidupan,” terang Wali Kota Yogyakarta tersebut.
Menuju Yogyakarta yang Lebih Sehat dan Sejahtera
Selain kota yang lebih hijau, Yogyakarta juga berkomitmen penuh untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) poin 3, yakni menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera bagi para warga. Pasalnya, pada 2012, angka kematian ibu dan bayi di Kota Yogyakarta mencapai 125 kematian per 100.000 kelahiran. Hanya dalam tiga tahun, angka ini melonjak hampir tiga kali lipat, menyentuh 358 kematian per 100.000 kelahiran. Menurut dr. Hasto, peristiwa tersebut layaknya ‘musibah’ di Kota Yogyakarta, mengingat derajat kesehatan bangsa diukur dari kematian ibu dan bayi.
Merujuk pada hal itu, Pemkot Yogyakarta kini menargetkan 70 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk mencapainya, dr. Hasto menegaskan pentingnya kesamaan visi pemerintah, visi kabupaten, visi lurah, hingga visi suami ibu melahirkan. Seluruh elemen perlu sepakat untuk mendukung terciptanya Zero Maternal Mortality, atau nol kematian.
Stunting turut menjadi permasalahan yang masih perlu diatasi secara bahu-membahu di Kota Yogyakarta. dr. Hasto mengungkapkan, angka stunting di Yogyakarta telah turun dari 14,8 persen pada 2024 menjadi 8,8 persen per Februari 2026. Perkembangan itu tak lepas dari sinergi Pemkot Yogyakarta bersama FK-KMK UGM dan pendampingan dari mahasiswa melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Program ini bertujuan untuk menambah asupan energi dan gizi para target sasaran, seperti keluarga yang berisiko tinggi terkena stunting, dan mendukung tumbuh kembang anak untuk terhindari dari stunting. Pada 2026, menu yang dibagikan antara lain ayam berbumbu, lele berbumbu, dan telur omega.
Untuk menyongsong kota yang lebih sehat dan sejahtera, Pemkot juga mengajak elemen masyarakat untuk bersama-sama menjalankan Lumbung Mataraman sejak 21 Mei 2025. Program berbasis masyarakat ini melakukan food rescue (penyelamatan makanan berlebih dan siap konsumsi kepada masyarakat yang membutuhkan), mengolah food waste yang masih layak dikonsumsi, dan food charity (donasi bahan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan).
“Setiap hari, kami mengumpulkan sisa makanan minimal 25 ton. Kemudian, kami belikan ember-ember besar, kami lakukan sweeping sisa-sisa makanan, dan kami menimbang food waste yang didapat setiap hari. Kami terus mengagendakan food bank, mengumpulkan makanan yang terbuang tapi masih bagus, seperti roti dan telur yang masih bagus. Jika ada makanan yang terbuang tapi masih layak dikonsumsi, kami bisa dihubungi dan siap untuk menjemput makanannya. Inilah gerakan-gerakan untuk menjaga agar SDGs mudah-mudahan tercapai,” harap dr. Hasto.
Lansia Berdaya
Yogyakarta merupakan kota dengan aging population, di mana jumlah balita terus menurun, sedangkan jumlah lansia terus meningkat. Artinya, Yogyakarta memiliki angka harapan hidup yang panjang, dengan angka harapan hidup laki-laki yaitu 73 tahun dan angka harapan hidup perempuan hampir mencapai 78 tahun. Sayangnya, kini, 1.168 janda tua dan fakir miskin di Yogyakarta tak dapat beraktivitas dengan baik karena hidup di lingkungan yang sempit dan terkena stroke.
Sementara itu, era bonus demografi di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menjadi ‘masa lalu’. Kini, Yogyakarta memasuki era dissaving: generasi muda menjadi generasi sandwich yang memiliki beban besar untuk terus merawat orang tua yang berusia panjang. Di sisi lain, kehidupan orang tua yang dirawat tidaklah sesempurna istilah ‘growing old before growing rich’. Kenyataannya, penuaan mereka tidak ‘diiringi’ oleh bertambahnya harta mereka. Ancaman ekonomi generasi sandwich kelas menengah diperburuk oleh pendidikan dan keterampilan orang tua yang tidak mumpuni.
Untuk mencapai sumber daya manusia yang unggul dan pembangunan keluarga yang berkualitas di Yogyakarta, Pemkot berupaya menjalankan beberapa program, seperti cek kesehatan gratis lansia yang dilaksanakan tiga bulan sekali di 45 kelurahan pada 14 kemantren. Ada pula 16 Gerakan Sapa Lansia/Sekolah Lansia di kota, kegiatan yang diperuntukkan bagi warga lansia meliputi aktivitas fisik dan pemeriksaan kesehatan, pelatihan kerajinan tangan dan membatik, hingga kegiatan mental dan spiritual seperti layanan konseling psikologis, kajian keagamaan, sharing session, serta aktivitas luar ruangan dan rekreasi bersama. Nantinya, para lansia akan diwisuda untuk dapat merasakan pengalaman emosional dalam menuntaskan pendidikan.
“Kami menyediakan itu agar mereka produktif, tidak menjadi beban, dan karena perempuan menjadi kunci sukses Indonesia Emas 2045. Sebab, angka harapan hidup perempuan panjang. Begitu memasuki usia 50 tahun, populasi bergeser kepada perempuan, sehingga jika perempuan tidak produktif, itu akan menjadi beban yang berat,” terang Wali Kota Yogyakarta.
Tanggung Jawab Besar Kedokteran dan Kesehatan
Saat ini, Human Capital Index di Indonesia masih sangat rendah, yakni 0,975. Rendahnya angka ini disebabkan oleh angka harapan hidup balita yang rendah, usia hidup generasi produktif yang rendah, dan kasus stunting di Indonesia. Belum lagi Indonesia masuk ke dalam empat besar negara dengan high-skilled employment share terendah di ASEAN.
Di ranah kesehatan mental, setidaknya 3.000 orang mengalami gangguan jiwa di Kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta telah berusaha menanganinya dengan menyediakan layanan Re-Aktivasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang semula ditanggung oleh APBN, kini beralih menjadi tanggung jawab APBD Kota Yogyakarta melalui skema Penduduk yang Dibiayai Pemerintah Daerah (PDPD). Layanan kemudian diberikan melalui Jogja Smart Service (JSS) dan Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta, sehingga 21.800 warga Kota Yogyakarta dapat mengakses layanan kesehatan mental.
Meskipun begitu, dr. Hasto mengatakan, berbagai permasalahan tersebut tidak selesai begitu saja hanya dengan inovasi. Mengutip Thomas Khun dalam buku The Structure of Scientific Revolutions (1962), dr. Hasto menyebut, inovasi hanyalah ‘normal’ science. Diperlukan revolusi atau perubahan cara pandang, utamanya revolusi mental dalam pendidikan kedokteran dan kesehatan.
“Saya merasakan bahwa saya mendapatkan banyak hardskill saat belajar di FK UGM, tapi saat di lapangan, saya menyadari bahwa soft skill juga sangat diperlukan sebagai dokter. Semoga dokter-dokter kita semua menjadi pelayan publik yang baik, menjadi hamba Allah yang rela hati menempatkan diri di tempat yang rendah, serta selalu bertahan dalam keadaan sulit dan menderita karena melayani orang lain,” tutup alumnus sekaligus mantan pengajar FK-KMK UGM tersebut. (Penulis: Citra Agusta Putri Anastasia. Editor: Yayuk Hartriyanti)
Sumber foto: antaranews.com