Temuan-temuan fosil manusia purba seringkali memunculkan paradoks: negara-negara yang kaya situs dan fosil manusia purba seringkali adalah negara-negara yang miskin sumber daya ilmuwan, metode dan teknologi penunjang penelitian lapangan, serta laboratorium. Sebaliknya, negara-negara yang kaya sumber daya ilmuwan, metode dan teknologi penunjang penelitian lapangan serta laboratorium umumnya adalah negara-negara yang miskin situs dan fosil manusia purba. Temuan dari USA Tattersall & Schwartz (2002) telah mengingatkan kepada para penemu atau peneliti awal yang secara umum berasal dari negara-negara kaya situs fosil dan manusia purba. Tattersall & Schwartz (2002) menyebut bahwa setelah pendeskripsian dan nama spesies temuan-temuannya dipublikasikan, penting agar fosil-fosil asli yang bersangkutan tersedia bagi komunitas ilmiah. Hal ini bertujuan agar komunitas ilmiah dapat mengaksesnya dan melakukan diagnosis komparatif dengan temuan fosil-fosil lainnya. Dengan berpijak pada argumentasi hakikat ilmu pengetahuan dan penyebaran informasi ilmiah, maka nasehat itu tentu dapat menghadirkan kebermanfaatan yang besar. Manfaat ini hadir khususnya bagi negara yang miskin fosil dan situs manusia purba, walaupun mereka selalu berdalih “demi penyebarluasan ilmu pengetahuan dan pemahaman peradaban manusia”.
Bagaimana dengan negara-negara yang miskin sumber daya ilmuwan? Di sini harus ada kejujuran dan kearifan daro negara yang kaya sumber daya ilmuan agar ikut memberikan perhatian serius demi keadilan akses dan informasi ilmiah. Misalnya, dengan mengusahakan beberapa spesimen replika resmi dari berbagai situs di luar negaranya, memberikan pelatihan kepada para teknisi, membantu mengupayakan dan mengembangkan beberapa peralatan laboratorium serta lapangan, mengupayakan terus-menerus software untuk 3D virtual reconstruction, mengundang para ilmuwan untuk mengunjungi beberapa institusi supayamelihat, membandingkan, dan mempelajar, ikut mensponsori kegiatan ilmiah secara berkala atas temuan-temuannya di negeri tempat penemuan, membantu mengusahakan beberapa jurnal dan buku secara rutin, membantu konservasi koleksi-koleksi museum, dan seterusnya. Jangan sampai terjadi seperti pepatah “habis manis, sepah dibuang”.
Prof. T. Jacob (1998) pernah menegaskan:
“Sumber daya ilmiah haruslah diperlakukan sebagai sumber-sumber daya lain, misalnya situs pertambangan, perhutanan, terumbu karang, dan sebagainya. Sumber daya ilmiah juga merupakan kekayaan bangsa dan negara, jadi menjadi kewajiban warga dan negara untuk memelihara dan memanfaatkannya. Pemanfaatan ini, seperti sumber-sumber daya yang lain dan di negeri-negeri lain, pertama-tama adalah bangsa itu sendiri, baru kemudian untuk bangsa dan negara lain. Dalam hal sumber daya ilmiah manfaat terutama harus dikecap oleh ahli-ahli sendiri, kemudian khalayak ramai bangsa sendiri, baru sesudah itu untuk ahli-ahli lain dan rakyat negara lain.”
Prof. T. Jacob (1998) melanjutkan penegasannya:
“Dalam menyusun potensi ilmiah kita dan mengelola sumber daya ilmiah kita, kita harus mempunyai kebijakan ilmiah (science policy) yang tegas, yang tidak merugikan bangsa dan tidak juga merugikan ilmu pengetahuan. ……. Dalam hal kebijakan tentang potensi sumber daya paleoantropologi, kebijakan ilmiah harus memperhatikan fosil sebagai bahan primer yang tak terjual-belikan (bukan komoditas), harta bangsa yang diwariskan nenek moyang dan alam tanah air, pendidikan angkatan muda tentang sejarah awal manusia di negerinya, pilihan apa yang dapat dipertukarkan dengan pusat-pusat ilmiah di luar negeri, dan apa yang tersimpan di pusat dan tersebar, di lembaga ilmiah dan lembaga umum (awam), etika dalam penelitian, dan sikap bangsa tentang ilmu pengetahuan dalam globalisasi.”
Namun sebenarnya, jauh sebelum itu, Prof. T. Jacob (1983) telah mengingatkan:
“….. Situs paleoantropologi adalah sumber ilmu; dari dalamnya dapat kita gali berbagai informasi tentang masa lampau manusia. Situs juga adalah sumber nasional seperti, misalnya tambang, ladang, hutan dsb. Dari sumber ini diperoleh berbagai informasi yang memperkaya kebudayaan nasional, meningkatkan warga negara kita dari segi ilmiah dan kepribadian. Sumber ini tak terbaharui, sekali digali, ia tidak utuh lagi dan tak dapat dikembalikan lagi seperti aslinya.
Perusakan situs adalah perusakan sumber ilmiah, dan kehilangan temuan yang disebabkannya merupakan kehilangan kekayaan nasional. Memberi hak eksploitasi kepada bukan warga negara sama saja dengan melakukan hal yang sama terhadap sumber alam yang lain, yang hanya dilakukan kalau kita tidak sanggup melakukannya sendiri. Negeri-negeri maju juga memprioritaskan sumbernya bagi warga negaranya sendiri. Membiarkan yang tidak ahli mengeksploitasinya akan sama ruginya dengan melakukan hal serupa terhadap sumber alam yang lain. Hasil-hasil yang diperoleh dari penggalian sumber tersebut harus disimpan di dalam negeri dan dipelihara sebaik-baiknya. Jika tidak disimpan di dalam negeri, maka warga negara kita sendiri harus pergi jauh untuk mempelajari sesuatu tentang dirinya sendiri; mungkin hal ini menarik, tetapi mahal dan hanya dapat dilakukan secara terbatas. Akibatnya sama dengan menggantungkan kebutuhan sehari-hari kita pada negeri yang jauh. Jika sumber tidak dipelihara sebaik-baiknya, berarti kita belum matang mengurus diri sendiri, sehingga seharusnya kita menyerahkannya pada negara lain, termasuk pengurusan negara kita. Dengan perkataan lain kita belum dewasa untuk memikul tanggung jawab kemerdekaan bangsa kita.
Negeri yang banyak situs purbakalanya memang mempunyai peraturan-peraturan tentang perlindungan situs, temuan, penelitian dan penyelidikan studi temuan, dsb. Jika negeri itu tidak melindungi situs dan temuannya, maka pada suatu waktu ia pasti akan menyesal, karena ketika tenaganya sendiri sudah mencukupi dan rakyat sudah membutuhkan kebudayaan sebagai makanan sehari-hari, ia baru sadar bahwa temuan-temuannya yang berharga sebagian besar tersimpan di luar negeri, dan situs yang masih tersisa sangat sedikit atau tidak produktif lagi. Sebagai contohnya dapat disebut Peru.”
Indonesia sebagai negara kaya situs dan temuan fosil manusia purba yang penting untuk pemahaman evolusi manusia, tentu tidak ingin mengalami penjajahan dalam penelitian paleoantropologisnya, walaupun fasilitas laboratoriumnya masih tertinggal oleh negara-negara maju yang kaya sumber daya ilmuwan, serta teknologi penunjang riset lapangan dan fasilitas laboratorium.
Artikel ini menunjukkan keterkaitan erat dengan upaya mendukung program United Nations (SDGs), khususnya SDG 4 melalui penguatan pendidikan dan literasi sejarah manusia, SDG 9 melalui pengembangan inovasi dan infrastruktur riset paleoantropologi, SDG 11 dalam pelestarian situs fosil sebagai warisan budaya berkelanjutan, SDG 16 melalui penguatan kebijakan ilmiah yang adil dan beretika, serta SDG 17 melalui pentingnya kemitraan global dalam transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, perlindungan dan pengelolaan sumber daya paleoantropologi menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan warisan budaya.
Penulis: Rusyad Adi Sutiyanto
Editor: Prof. dr. Gandes Retno Rahayu, M.Med.Ed., Ph.D.