Program Sister Hospital merupakan bentuk kerja sama antara institusi pendidikan, rumah sakit, dan pemerintah untuk menyediakan pelayanan medis spesialis di wilayah terpencil Indonesia. Inisiatif ini digagas demi mengatasi kekurangan dokter spesialis maupun subspesialis khususnya di bidang bedah saraf yang memerlukan waktu pendidikan intensif selama 5,5 hingga 6 tahun.
Program Studi Spesialis Bedah Saraf FK-KMK UGM secara konsisten mengirimkan tenaga medis dan membangun ekosistem layanan bedah saraf di daerah yang belum terjangkau. Nama “Sister Hospital” sendiri diadopsi dari program pelayanan kesehatan anak yang digagas oleh Prof. Laksono bersama tim di Bajawa. Program Studi Spesialis Bedah Saraf FK-KMK UGM mengadopsi istilah tersebut, lalu membuat program untuk layanan bedah saraf di sudut-sudut negeri.
“Awalnya tidak terkonsep dan tidak terstruktur, yang kami lakukan adalah mengidentifikasi wilayah di Indonesia yang dibutuhkan perlakuan pelayanan khusus terkait bedah saraf, lalu kami petakan berdasarkan data,” ujar Dr. dr. Rachmat Andi Hartanto, Sp.BS(K).
Dr. dr. Rachmat Andi Hartanto, Sp.BS(K), merupakan salah satu pionir dalam Program Sister Hospital yang dilaksanakan oleh Program Studi Spesialis Bedah Saraf FK-KMK UGM. Beliau menceritakan bagaimana proses pemetaan maupun mengidentifikasi wilayah-wilayah di Indonesia yang paling membutuhkan layanan bedah saraf, berdasarkan data nyata di lapangan. Pendekatan berbasis data lapangan ini menjadi fondasi untuk menentukan prioritas wilayah yang mendesak, kesiapan rumah sakit mitra, dan persiapan sumber daya sebelum tim medis diterjunkan.
Hal senada disampaikan oleh dr. Adiguno Suryo Wicaksono, M.Sc, Sp.B.S, Ketua Program Studi Ilmu Bedah Saraf FK-KMK UGM. “Penjajakan dimulai sekitar tahun 2013 atau 2014, dan mulai resmi berjalan pada tahun 2015–2016. Para pionirnya adalah dr. Rachmat Andi dan dr. Wiryawan Manusubroto, Sp.BS(K). Beliau berdua sangat fokus bagaimana kita menyiapkan para alumni yang lulus, mereka pulang ke daerah masing-masing, mereka sudah siap pakai untuk melayani masyarakat.”
Belum Meratanya Pelayanan Bedah Saraf di Indonesia
Di tahun 2010, hanya ada tiga program studi bedah saraf di seluruh Indonesia yang menghasilkan tak lebih dari lima hingga enam spesialis baru per tahun. Namun pada kondisi saat ini, sudah berdiri delapan program studi yang berlokasi di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Universitas Udayana, serta Universitas Hasanuddin. Total keseluruhan dokter spesialis bedah saraf kini mencapai 598 orang, dan mampu meluluskan sekitar 50 hingga 60 spesialis baru setiap tahunnya.
Meskipun jumlah lulusan meningkat, penyebarannya masih menjadi tantangan besar. “Saat ini, lulusan spesialis bedah saraf sebenarnya sudah cukup banyak. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 82 persen dokter bedah saraf masih menumpuk di Jawa dan Bali. Untuk wilayah lain, biasanya terpusat di Ibukota provinsi,” terang dr. Rachmat Andi Hartanto.
Evaluasi layanan bedah saraf tidak boleh hanya mengacu pada rasio dokter dan jumlah penduduk, melainkan harus mempertimbangkan akses geografis. Idealnya, fasilitas medis bedah saraf berada dalam radius maksimal dua jam perjalanan dengan kondisi akses jalan yang baik agar pasien kritis dapat memperoleh penanganan yang lebih cepat dan terjangkau.
Merintis di Papua: Bendera UGM di Tanah Cenderawasih
Pelaksanaan program diawali dengan penyusunan roadmap, komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, serta pembuatan skema pelayanan, legalitas, dan pembiayaan yang dituangkan secara rinci dalam dokumen MoU. Berdasarkan hasil pemetaan, Papua dipilih menjadi tujuan pertama program Sister Hospital pada tahun 2013. Meski menghadapi banyak tantangan, komitmen kuat dari berbagai pihak membuat program ini berhasil berjalan di tahun-tahun berikutnya.
“Operasi pertama baru berhasil dilakukan sekitar tahun 2016–2017, dan FK-KMK UGM bersama RSUP Dr. Sardjito tercatat sebagai pionir operasi bedah saraf di Papua. Bendera UGM dan RSUP Dr. Sardjito berkibar di sana. Ini hasil kerja sama antara universitas, rumah sakit, dan pemerintah daerah,” ujar dr. Rachmat Andi Hartanto.
Sebelum adanya program ini, Pemerintah Daerah Papua mengandalkan program Kartu Papua Sehat untuk membiayai pasien berobat ke luar wilayah, yang memakan biaya operasional dan transportasi sangat tinggi. Kedatangan tim medis Bedah Saraf FK-KMK UGM membuat anggaran menjadi jauh lebih efisien sekaligus memperluas cakupan pelayanan secara drastis.
“Dalam satu hari, kami bisa melayani enam operasi. Dana yang dikeluarkan jadi lebih hemat, tapi cakupannya menjadi luas. Bisa lebih dari sepuluh kali lipat pelayanan medis yang terlayani.” ungkap dr. Rachmat Andi Hartanto.
Ditambahkan oleh dr. Adiguno Suryo Wicaksono, M.Sc, Sp.B.S, bahwa keberhasilan Program Sister Hospital di Papua bukan hanya faktor tim medis yang tangguh, melainkan adanya keseragaman visi antara FK-KMK UGM dengan pemerintah daerah. Komitmen bersama inilah yang menjadikan program tersebut dapat berkelanjutan.
“Layanan keahlian khusus seperti bedah saraf tidak hanya bicara soal infrastruktur atau alat. Tetapi yang paling utama adalah membangun SDM dan sistemnya. Operasi bedah saraf tidak mungkin dilakukan sendirian. Oleh karena itu, kami juga memberikan pelatihan kepada dokter umum setempat, perawat kamar operasi, hingga berdiskusi dengan para stakeholder (Bupati atau Dinas Kesehatan) untuk membuka wawasan mereka agar siap mendukung layanan bedah saraf ini.”
Kini, peta merah di Papua mulai berubah menjadi hijau pada wilayah-wilayah tertentu. Lulusan Program Studi Bedah Saraf FK-KMK UGM mengabdi di daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah dr. Tomi Atmadirja, Sp.B. Beliau mengabdi untuk negeri di ujung timur Indonesia. Jangkauan pelayanan bedah saraf di Papua mulai tersebar di tiga wilayah; Merauke, Jayapura, dan Papua Barat.
Palu, Aceh, dan Jejak yang Terus Diperpanjang
Keberhasilan kemandirian di Papua dilanjutkan dengan replikasi program di Palu, Sulawesi Tengah. Tim FK-KMK UGM melakukan proses yang sama, mulai dari melakukan pelayanan langsung, mendampingi pengembangan infrastruktur, hingga memastikan sistem mandiri. “Semua alat yang dulunya digunakan di Papua, kami bawa ke Palu untuk melakukan pelayanan yang sama,” terang dr. Rachmat Andi Hartanto.
Di wilayah luar Jawa, kasus bedah saraf didominasi oleh trauma atau cedera kepala akibat kecelakaan dan stroke perdarahan, disusul oleh kasus kelainan tulang belakang serta tumor otak yang juga mulai banyak dilaporkan.
Untuk memenuhi kebutuhan di Sulawesi, FK-KMK UGM kini mendidik residen yang berasal dari berbagai kabupaten. “Ini yang duduk bersama kita, ada dari Mamuju, Gorontalo, dan yang lainnya. Tentu saja ini menjadi catatan baik untuk kita agar pelayanan medis bedah saraf dapat menyeluruh dan merata di Indonesia, tidak hanya berpusat di Jawa, tapi seluruh Nusantara,” terang dr. Rachmat Andi Hartanto.
Adiguno juga mengkonfirmasi rencana sebaran dokter spesialis di masa mendatang. “Untuk bagian utara, insyaallah akhir tahun ini akan ada alumni yang mengisi wilayah Gorontalo, Sulawesi Utara. Kebetulan minggu depan yang bersangkutan akan maju ujian, mohon doanya agar lulus,” terang dr. Adiguno dalam wawancara.
Hingga awal tahun 2026, pemantauan berkala di RSUD Undata Palu tetap berjalan melalui kunjungan tim evaluasi UGM. Sementara di Aceh, perjalanan kolaborasi bersejarah terjalin dengan RSUD Yuliddin Away Tapaktuan sejak penjajakan pada tahun 2017 dan kini kembali dilanjutkan setelah sempat mengalami jeda operasional. Kerja sama serupa juga dikembangkan di Kabupaten Pidie melalui RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, Langsa, dan dalam waktu dekat juga akan ada alumni yang bertugas di Meulaboh.
“Lulusan FK-KMK UGM sudah mulai merata lulusan dokter spesialis bedah saraf. Harapannya bisa melayani di Aceh, Papua, Palu, serta wilayah-wilayah yang lainnya. Termasuk di Jawa Tengah dan DIY. Karena beberapa waktu terakhir ini, wilayah di Jawa Tengah pun masih banyak yang membutuhkan dokter spesialis bedah saraf,” terang dr. Rachmat Andi Hartanto.
Strategi dan Skema Pemenuhan Distribusi Spesialis Bedah Saraf
Strategi pemenuhan distribusi berfokus pada akar permasalahan melalui kolaborasi yang melibatkan FK-KMK UGM dan Pemerintah Daerah. “Saat ini perannya sesuai dengan kapasitas masing-masing. FK-KMK UGM sebagai wadah dalam proses pembelajaran PPDS, kemudian pemerintah setempat (baik Pemda maupun Pemprov). Tentu saja melibatkan rumah sakit dan dinas-dinas terkait,” jelas Dr. dr. Rachmat Andi Hartanto, Sp.BS(K).
Beberapa langkah strategis yang diterapkan dalam pelaksanaannya mencakup pendampingan fasilitas yang berkelanjutan. “Ketika kami sudah mendapatkan calon mahasiswa PPDS yang nantinya belajar di FK-KMK UGM, tentu kami juga mendampingi terkait fasilitas dan infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Sehingga pelayanan di wilayah tersebut tetap berjalan dengan baik. Tentunya, setelah peserta didik lulus, mereka bisa langsung melayani masyarakat.”
Langkah selanjutnya adalah menerapkan ikatan kerja melalui perjanjian atau MoU formal, di mana lulusan diwajibkan kembali dan tetap mengabdi di daerah asal mereka agar tidak berpindah ke kota-kota besar. Strategi lainnya berupa afirmasi putra daerah, yaitu memberikan prioritas kepada putra daerah yang wilayahnya belum memiliki layanan bedah saraf, dengan tetap menjaga standar minimal akademik serta memfasilitasi matrikulasi afirmasi pendidikan guna menjembatani kompetensi awal calon residen. Terakhir adalah integrasi kurikulum, di mana Program Sister Hospital dimasukkan dalam proses pendidikan spesialis.
Mengenai implementasi kurikulum tersebut, dr. Adiguno menyampaikan, “Secara kurikulum nasional resmi mungkin tidak tertulis spesifik, tetapi ini kami masukkan sebagai muatan lokal yang diimplementasikan langsung ke daerah melalui bentuk kerja sama. Selama proses transisi pelayanan (sekitar 1–2 tahun), PPDS tingkat lanjut dan konsulen dari UGM akan dikirim secara bergantian ke daerah tersebut untuk memberikan pelayanan sekaligus supervisi.”
Selain itu, skema pengiriman residen dilakukan secara cepat dan langsung ke lapangan guna mendahului proses birokrasi administrasi yang panjang demi mengutamakan urgensi kebutuhan medis masyarakat. Keberlanjutan dari model pengiriman langsung ini sangat bergantung pada komitmen nyata Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan fasilitas medis dan infrastruktur penunjang yang memadai, sehingga para spesialis baru tidak lagi tergiur berpindah tempat dan mampu terus melayani masyarakat secara berkelanjutan.
Peran Sistem Kesehatan Akademik (AHS) dalam Program Sister Hospital
Sistem Kesehatan Akademik (Academic Health System/AHS) UGM berfungsi sebagai kerangka kerja yang memastikan seluruh proses kegiatan berjalan dengan tata kelola yang jelas serta pemantauan yang terstruktur.
“Peran AHS UGM dalam Program Sister Hospital itu unik. Bukan sebagai pelaksana teknis melainkan ‘kendaraannya’. Komitmen utama justru harus datang dari Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Asal, dan Pemerintah Daerah,” terang dr. Haryo Bismantoro, MPH selaku Pengurus Harian Sistem Kesehatan Akademik UGM.
Haryo menambahkan bahwa keberadaan kerangka kerja kelembagaan ini membuat kerja sama antar-pihak menjadi lebih stabil dan tahan terhadap dinamika masalah daerah ataupun perubahan kepemimpinan jika dibandingkan dengan sekadar mengandalkan relasi perseorangan. Meskipun wilayah awal pelaksana program berada di luar cakupan kerja administratif AHS UGM, fleksibilitas tetap diberikan karena FK-KMK UGM memprioritaskan penyelesaian masalah kesehatan di wilayah yang paling membutuhkan.
“Secara umum, penyelenggaraan di daerah-daerah tersebut awalnya berbasis pada komunikasi antar-institusi, yaitu antara rumah sakit dan FK-KMK UGM. Sehingga wilayahnya tersebar di Indonesia. Namun secara kelembagaan, model yang dikembangkan ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penguatan yang lebih spesifik untuk wilayah-wilayah AHS UGM.” kata dr. Haryo Bismantoro.
Saat ini, kebutuhan pemerataan dokter spesialis dan subspesialis bedah saraf juga diarahkan pada wilayah cakupan internal AHS UGM secara spesifik, yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan seluruh provinsi di pulau Kalimantan, mengingat masih ada beberapa kabupaten di wilayah tersebut yang mengalami kekurangan tenaga medis ahli.
Program Sister Hospital FK-KMK UGM diharapkan menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan dan pemerataan dokter spesialis maupun subspesialis di Indonesia. Kolaborasi antar institusi pendidikan, institusi pemerintahan, serta institusi pelayanan kesehatan menjadi fondasi yang kuat untuk merealisasikan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Penulis: Nasirullah Sitam, SIP
Editor: dr. Sri Awalia Febriana, M.Kes, SP. KK, Ph. D (K)