FK-KMK UGM. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menyelenggarakan kegiatan Seminar Pokja Bencana dengan tajuk “Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Gempa”. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 20 tahun bencana Yogyakarta. Diselenggarakan secara hybrid, kegiatan ini dihadiri sebanyak 150 peserta yang terdiri dari berbagai jejaring Akademik Health System (AHS) FK-KMK UGM.
Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari dr. Muhammad Nurhadi Rahman, Sp.OG, selaku Asisten Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Alumni, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. dr. Nurhadi menyampaikan bahwa, pengalaman masyarakat Yogyakarta menghadapi gempa di tahun 2006 merupakan pembelajaran yang paling kuat untuk meningkatkan manajemen krisis. Selain itu, dr. Nurhadi menekankan untuk bencana alam gempa bumi tidak dapat dihindarkan tetapi, terkait manajemen resiko bisa diupayakan untuk menciptakan sistem kesehatan yang berkualitas guna memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
“Saya mengapresiasi seminar ini, semoga dalam kegiatan ini dapat melahirkan gagasan dan rekomendasi strategi kolaboratif untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana,” kata dr. Nurhadi.
Selanjutnya sambutan disampaikan oleh Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep selaku Ketua Pokja Bencana FK-KMK UGM. Sutono menegaskan universitas perlu menjadi pionir dalam merumuskan sistem integratif dan kolaboratif untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana khususnya gempa bumi. Sutono menekankan pengalaman di tahun 2006 menjadi titik balik pentingnya sistem kesehatan yang tangguh untuk lebih sigap menghadapi lonjakan pasien yang terdampak bencana.
“Melalui kegiatan ini, kami hadirkan pakar lintas perspektif dan kami harap ini dapat menjadi ruang pembelajaran yang bermanfaat untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan,” kata Sutono.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Ir. Gayatri Indah Mariyani, ST., M.SC., Ph.D., IPM selaku Dosen Ilmu Geologi, Fakultas Teknik UGM. Adapun materi yang diberikan dengan judul “Mengenal kondisi geologis Yogyakarta dan Belajar dari Pengalaman Gempa 2006”. Ir. Gayatri menyampaikan bahwa, pada ilmu geologis kondisi Yogyakarta menjadi salah satu daerah rawan bencana karena berada di area pertemuan sesar aktif. Ir. Gayatri menekankan keadaan ini perlu dipahami sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri terhadap resiko krisis.
“Belajar dari gempa Yogyakarta 2006, saya rasa di sini Yogyakarta membutuhkan resiliensi sistem kesehatan daerah dengan melibatkan beberapa faktor diantaranya, akademisi dan peneliti, organisasi profesi, rumah sakit, puskesmas, serta dinas kesehatan untuk selalu aktif membangun pondasi pelayanan yang tangguh,” kata Ir. Gayatri.
Pemaparan materi kedua disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-BKD selaku Dosen Departemen Ilmu Bedah FK-KMK UGM. Adapun materi yang disampaikan berjudul “Refleksi 20 Tahun Manajemen Krisis Kesehatan: Evolusi Sistem Penanganan Darurat Medis Sejak Gempa Yogyakarta 2006”. dr. Hendro menyampaikan bahwa, gempa Yogyakarta 2006 telah memantik lahirnya dasar hukum yang baku untuk menjelaskan dan mengklasifikasi bencana alam. Melalui dasar hukum ini lahirlah tugas pokok fungsi dan struktur birokrasi manajemen krisis yang dikomandoi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Belajar dari gempa Yogyakarta 2006, kini Indonesia telah memiliki aturan baku untuk manajemen krisis bencana. Melalui aturan ini diharapkan petugas medis dapat termanajemen dengan baik untuk dikirim ke lokasi bukan hanya untuk mengobati, tetapi turut membantu juga membangkitkan sistem kesehatan tanggap bencana,” kata dr. Hendro.
Pemaparan materi ketiga disampaikan oleh dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H selaku Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun materi yang disampaikan berjudul “Transformasi Sistem Kesehatan Daerah: Mitigasi Resiko DIY menghadapi Krisis Sesar Opak dan Megathrust Selatan Jawa”. dr. Anung menyampaikan bahwa, DIY telah memiliki beberapa aturan turunan yang menjadi dasar kebijakan untuk memperkuat manajemen krisis pada potensi bencana gempa bumi. dr. Anung menekankan krisis ini perlu dihadapi dengan memberikan mempersiapkan pengurangan resiko melalui sistem kesehatan yang saling terintegratif.
“Manajemen krisis menghadapi bencana gempa bumi perlu disiapkan sebaik mungkin dan disini pemerintah bertugas memberikan resiliensi faskes dengan rutin melakukan audit fasilitas kesehatan, geomedik digital dengan melakukan pemilahan data dan kerentanan sosial, serta, kemandirian lokal pada sektor kelurahan untuk menjadi daerah tanggap bencana berbasis di puskesmas,” kata dr. Anung.
Pemaparan materi keempat disampaikan oleh dr. Bela Donna, M.Kes selaku Konsultan dan Peneliti di Divisi Manajemen Bencana FK-KMK UGM. Adapun materi yang disampaikan berjudul “Dari Chaos Menuju Smart Resilience: 20 Tahun Refleksi dan Transformasi Manajemen Krisis Kesehatan Yogyakarta”. dr. Bela menekankan bencana merupakan titik kritis untuk pembelajaran dan menentukan tolak ukur ketangguhan. Pada 2006 Yogyakarta masih chaos karena kesiapsiagaan masyarakat masih secara manual, koordinasi parsial, bantuan reaktif, dan terfragmentasi. dr. Bela menekankan kondisi ini perlu diubah dengan upaya pembentukan sistem kesehatan yang kuat secara kolaboratif dengan tujuan untuk membangun ketahanan.
“20 tahun gempa Yogyakarta menjadi awal mula evolusi pengetahuan dan sistem kesehatan, saya rasa di era modern ini kolaborasi ini dibutuhkan dengan lintas sektor untuk menekan angka korban dalam menghadapi krisis yang akan datang,” kata dr. Bela.
Kegiatan ini turut mendukung komitmen pada SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan menekankan komitmen kesiapsiagaan sistem kesehatan menghadapi krisis akibat bencana. SDG 4: Pendidikan berkualitas dengan menekankan peranan peneliti dan akademisi untuk terlibat aktif dalam diseminasi pengetahuan berbasis sistem kesehatan. SDG 10: Mengurangi Ketimpangan dengan manajemen resiko untuk menyiapkan sistem kesehatan strategis menghadapi krisis. Serta, SDG 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan dengan menekankan pentingnya penguatan kerjasama untuk menjaga kualitas sistem kesehatan. (Reporter/Tedy).
