Kesehatan adalah hak asasi sekaligus investasi bagi suatu bangsa, semua warga negara berhak atas kesehatan sebagai kebutuhan dasar untuk dapat hidup produktif. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya alokasi dana kesehatan yang terjangkau, memadai, adil dan tepat tujuan untuk menyelenggaraka sebuah sistem layanan kesehatan yang adil merata, terjangkau dan bermutu.

Selain pendanaan, dibutuhkan juga kebijakan sistem yang mengatur pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang kuat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Pembiayaan yang kuat dan berkesinambungan memegang peran yang signifikan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam pembangunan kesehatan nasional.

Peran Serta BUMN dalam Pembangunan Kesehatan
Perubahan ke arah perbaikan harus diawali dari kebijakan dan kepemimpinan, sehingga memerlukan keterlibatan dan komitmen dari pimpinan, baik pemimpin masyarakat, pemerintah maupun swasta, termasuk pimpinan BUMN. Peran serta semua komponen bangsa, baik pemerintah maupun swasta, termasuk BUMN, dan seluruh masyarakat, wajib ikut berperan serta. Dengan segenap potensinya, berkolaborasi secara sinergis untuk mendorong akselerasi perbaikan dalam
pembangunan kesehatan menuju Jaminan Kesehatan Nasional yang berpihak kepada rakyat.

Terobosan Inovatif: Dokter Primer dan Pengendalian Biaya Obat

Revitalisasi dokter primer menjadi kunci penting sebagai landasan utama membangun mekanisme pengendalian biaya dan menjaga mutu pelayanan kesehatan. Menjelang implementasi UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS, perlu dilakukan akselerasi untuk segera melakukan perbaikan terhadap beberapa permasalahan fundamental penting dalam tatanan pelayanan kesehatan, untuk itu diperlukan beberapa terobosan inovatif. Upaya ini tentu perlu dilaksanakan bersama, memadukan berbagai upaya yang diselenggarakan secara sinergis oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat,