FK-KMK UGM. Menurut definisi dari WHO, telemedicine (juga dikenal sebagai telehealth) merupakan pengiriman layanan perawatan kesehatan dengan mempertimbangkan jarak dan menggunakan teknologi informasi serta komunikasi, meliputi: 1) pertukaran informasi diagnosis, 2) pengobatan dan pencegahan penyakit dan cedera, 3) penelitian dan evaluasi, dan 4) pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan. Tuntutan akan telemedicine di Indonesia sendiri cukup tinggi, mengingat persebaran tenaga kesehatan yang belum merata, maldistribusi fasilitas kesehatan, dan hambatan geografis yang menantang. Oleh karena itu, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM (FK-KMK UGM) mengadakan workshop bertemakan “Telemedicine untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan” pada hari Selasa, 14 Agustus 2018 di Ruang Senat Selatan KPTU.
Workshop tersebut dikemas dalam bentuk presentasi dari beberapa pembicara pakar diikuti dengan diskusi panel. Pembicara yang hadir dalam workshop adalah Anis Fuad, S.Ked. DEA dari Ilmu Kesehatan Masyarakat FK-KMK UGM dan Surahyo Sumarsono B.Sc(Eng)., M.Sc(Eng) selaku tim teknis dari Kemenkes, serta hadir pula dr Mei Neni Sitaresmi Sp.A(K) selaku Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Alumni, Dan Pengabdian Masyarakat.
Dalam sambutannya Anis memberikan gambaran mengenai posisi telemedicine dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Menurutnya, dikarenakan keterbatasan jumlah dokter di tempat-tempat tertentu, saat ini banyak konsultasi yang dilakukan melalui media sosial seperti Whatsapp. Komunikasi dalam bentuk ini memang cepat, akan tetapi kualitas dokumentasinya yang buruk menuntut sistem baru yang lebih komprehensif dan berfokus dalam bidang kesehatan. Telemedicine hadir sebagai solusi dengan empat program unggulannya saat ini, yaitu teleradiologi, tele-EKG, tele-USG, dan telekonsultasi. Namun, tidak tertutup pula kemungkinan dikembangkannya program lainnya seperti telepatologi, teledermatologi, dan lain-lain.
Saat ini, Indonesia America Society Academic (IASA) tengah bekerjasama dengan pemerintah provinsi Papua dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dengan dukungan Bappenas. Salah satu bentuk pembangunan kesejahteraan di bidang kesehatan adalah dengan memanfaatkan telemedicine antara Rumah Sakit di Papua dan FK Uncen dengan FK-KMK UGM. Selain itu, tercetus pula ide menggunakan telemedicine untuk memaksimalkan program AHS antara institusi pendidikan FK-KMK UGM dan pelayanan RS jejaring. Harapannya, dengan memulai dari skala kecil ini, telemedicine dapat terus berkembang mengintegrasikan pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga taraf provinsi dan nasional.
Setelah diskusi mengenai potensi pengembangan telemedicine di FK-KMK UGM, Surahyo kemudian menjelaskan mengenai perkembangan layanan telemedicine di taraf nasional. Mengingat posisi telemedicine yang strategis dalam mendukung nawacita dan e-kesehatan Indonesia, sudah selayaknya pelaksanaannya dinaungi oleh peraturan hukum, seperti permenkes dan inpres. Menurut permenkes, layanan telemedicine yang dilindungi masih terbatas pada telekonsultasi dan harus dilakukan antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri. Surahyo juga memaparkan tahapan perkembangan telemedicine, dimulai dari pilot project telekardiologi dan tele-EKG pada tahun 2015 yang sebagian besar gagal karena keterbatasan sinyal, kemudian dilanjutkan dengan temenin pada tahun 2017 dengan fokus radiologi, ekg, usg dan konsultasi, hingga pengembangan terbaru oleh BPPT berupa prototype telemedicine workstation yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh temenin kemenkes.
FK-KMK UGM cukup antusias dalam mengimplementasikan telemedicine sebagai program unggulan dari AHS FK-KMK UGM dan RSUP Sardjito. Harapannya mampu memajukan kesejahteraan masyarakat tanpa terbatas waktu dan tempat. (Elwina/Reporter)
