FK-KMK UGM. Pada tanggal 03-06 Mei 2024, Hotel Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center akan menjadi tempat diselenggarakannya workshop penyusunan proposal riset implementasi kebijakan Batch II oleh PKMK. Acara ini diselenggarakan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 3 dan 4, yang menyoroti kesehatan yang baik dan kesejahteraan, serta pendidikan bermutu.
Tim riset dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia akan bergabung dalam workshop ini, antara lain Universitas Gadjah Mada, ITB, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, UNIKA Atma Jaya, serta berbagai Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan seperti Denpasar, Medan, Manado, Yogyakarta, Samarinda, Semarang, dan Kupang. Perguruan tinggi lainnya termasuk Universitas Sebelas Maret, Universitas Nusa Cendana, Universitas Sumatera Utara, Universitas Udayana, dan Universitas Lambung Mangkurat juga turut serta.
Workshop ini akan memfokuskan pada 10 topik penelitian yang berbeda, yang masing-masing menjadi fokus dari 10 tim penelitian. Topik-topik tersebut mencakup berbagai aspek kesehatan dan inovasi dalam kebijakan, seperti pengelolaan Tuberkulosis, kesehatan jiwa komunitas, substitusi obat dan alat kesehatan impor, penggunaan teknologi Wolbachia, pelaksanaan bantuan operasional kesehatan, integrasi layanan antenatal dengan USG di puskesmas, pemberian makanan tambahan lokal, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan balita, dan bahan baku obat.
Workshop hari pertama Penyusunan Proposal Riset Implementasi Kebijakan Batch II disambut oleh Nirmala Ahmad Ma’ruf, SKM., M.Si selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Nirmala Ahmad Ma’ruf, SKM., M.Si menyampaikan bahwa arahan dari Pak Mentri Kesehatan bahwa dalam proses formulasi kebijakan, analisis kebijakan menjadi sangat penting untuk membangun evidence based di dalam perumusan kebijakannya dan itu tidak mungkin bisa dikerjakan oleh BKPK sendiri. Pertemuan kali ini memiliki 3 tujuan yaitu pertama silaturahmi, kedua diskusi mendalam persamaan persepsi mengenai riset implementasi dan ketiga penyelesaian proses manajemen (administratif).
dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, PhD selaku Kepala Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan mewakili penyelenggara sekaligus peserta, dalam sambutannya menekankan kata kunci yaitu kolaborasi dan partisipasi sehingga dapat menghasilkan inovasi. Harapannya perjalanan ini menjadi menarik dan interaktif untuk hasil akhir proposal yang baik dalam melakukan riset implementasi kebijakan.
Hari pertama pelaksanaan Workshop Penyusunan Proposal Riset Implementasi Kebijakan Batch II dibuka Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D, FRSPH, selaku dekan FKKMK UGM yang membuka dengan Perkenalan Riset Implementasi, Prof. Yodi menjelaskan mengenai definisi, karakteristik dan posisi/peran Riset Implementasi dibandingkan metode lainnya. Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D, FRSPH menyampaikan bahwa Riset Implementasi yang baik dapat dilihat dari seberapa berhasil riset tersebut dalam memperbaiki implementasi program atau layanan di lapangan.
Materi kedua dilanjutkan dengan Panel Diskusi mengenai Interpretasi Data dan Bukti untuk Penguatan Kebijakan Kesehatan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD selaku Staf Khusus Menteri Kesehatan RI Bidang Ketahanan (Resiliency) Industri Obat dan Alat Kesehatan dan dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, PhD. Adanya evidence-informed policy making akan mendorong penggunaan hasil penelitian untuk mempengaruhi kebijakan yang ada, tidak hanya sebagai hasil penelitian maupun ditulis dalam sebuah jurnal. Sistem Informasi Kesehatan Rutin (SIKR) adalah sistem pengumpulan data layanan kesehatan secara rutin, dengan interval pengumpulan data kurang dari 1 tahun. Berbagai sumber SIKR yang bisa digunakan sebagai data penelitian yaitu seperti: rekam medis, data SDM kesehatan, RISKESDAS, sensus penduduk, ASIK, P-care.
Materi ketiga yaitu Urgensi Riset Implementasi dan Best Practice dalam penulisan riset oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. Riset Implementasi penting dikarenakan sejak awal adanya kebijakan baru seperti UU Kesehatan 2023 perlu di monitor dan dievaluasi. Program-program harus diteliti implementasinya apakah berjalan atau tidak? Apakah sudah efisien? Jika tidak berjalan mengapa?. Best Practice dalam penulisan Riset Kebijakan berbasis pada kebutuhan masyarakat dan policy making.
Hari kedua dibuka dengan materi oleh Prof. dr. Ari Natalia Probandari, MPH., Ph.D. mengenai Implementation Outcomes dan Metodologi Riset Implementasi. Prof. dr. Ari Natalia Probandari, MPH., Ph.D. memulai dengan menganalogikan dengan riset lainnya, bahwa pasti ada framework yang digunakan dalam riset implementasi. Dalam riset implementasi ada beberapa kerangka teori yang digunakan: CFIR, RE-AIM, NIRN stages of implementation, ADAPT-ITT, WHO ExpandNet.
Kegiatan selanjutnya yaitu review proposal riset implementasi tiap tim penelitian yang dibagi menjadi 2 sesi, untuk sesi pertama di review oleh Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D, FRSPH dan sesi kedua di review oleh Prof. dr. Ari Natalia Probandari, MPH., Ph.D. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar mendapatkan feedback atau masukkan untuk perbaikan proposal kedepannya.
Hari ketiga dimulai dengan materi Desain Studi Riset Implementasi oleh dr. Riris Andono Ahmad, MPH., Ph.D yang menjelaskan bahwa Riset implementasi itu bukan desain penelitian yang berbeda sama sekali. Riset Implementasi lebih ke bagaimana mem-framing masalahnya sehingga yang menjadi titik beratnya adalah bukan desain risetnya namun bagaimana kita bisa paham bagaimana frameworknya. Sebaliknya desain penelitian atau metodologinya akan mengikutinya, metodologinya banyak digunakan dalam penelitian kesehatan.
Materi hari ketiga selanjutnya yaitu Contoh Aplikasi CFIR dan Visualisasi Kuantitatif oleh dr. Ichlasul Amalia, MPH yang menyampaikan mengenai penggunaan studi CFIR menggunakan WelTel untuk mengidentifikasi pendukung dan penghambat dari intervensi WelTel dengan menggunakan kuesioner skala likert untuk menilai performa atau kinerja dan kepentingan masing-masing konstruk serta pembuatan Heatmap dengan MS. Excel.
Materi dilanjutkan oleh dr. Likke Prawidya Putri, MPH, Ph.D. mengenai Pengolahan data kualitatif. dr. Likke menjelaskan bagaimana suatu wawancara individu maupun kelompok diubah menjadi transkrip serta menjelaskan bagaimana melakukan coding pada transkrip dengan menggunakan aplikasi seperti Dedoose.
Pemaparan materi selanjutnya mengenai Metodologi Riset Implementasi yaitu oleh dr. Riris Andono Ahmad, MPH., Ph.D. dr. Riris Andono menyampaikan bagaimana penggunaan metode kuantitatif, kualitatif dan mixed method. Kuantitatif digunakan untuk merepresentasikan populasi dan ada sampel minimal, sample size akan mempengaruhi validitas. Kualitatif digunakan untuk merepresentasikan suatu fenomena.
Materi dilanjutkan mengenai Perencanaan Pelaksanaan Penelitian oleh dr. Ichlasul Amalia, MPH dan Nadhila Beladina, M.Epid, MPH yang menjelaskan bahwa dalam Perencanaan, rencana durasi Riset Implementasi harus realistis menggambarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap-tiap fasenya.
Monitoring juga penting untuk mengidentifikasi tantangan implementasi dan kesenjangan selama pelaksanaan serta memungkinkan modifikasi rencana sesuai kebutuhan. Ada gap apa antara rencana dengan pelaksanaan.
Hari keempat dimulai dengan materi Aspek Etik dan Mitigasi Risiko oleh Lusha Ayu, SKM, MPH. Bu Lusha Ayu menjelaskan bahwa Pedoman etis adalah sebuah pedoman mengenai bagaimana sebuah penelitian dilaksanakan dan disebarluaskan. Tujuan dibuatnya dokumen etik adalah sebagai pengawasan kegiatan penelitian, perlindungan partisipan serta penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat, bukan untuk tujuan yang lain.
Materi hari keempat selanjutnya yaitu mengenai Advokasi Riset Implementasi oleh dr. Likke Putri, MPH, PhD yang menyampaikan bahwa evidence yang didapatkan dari sebuah riset implementasi harus dikomunikasikan atau di advokasikan kepada stakeholders sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan untuk proses evaluasinya.
Materi dilanjutkan dengan materi Menulis Policy Brief oleh Nila Munana, SHG., MHPM. yang menjelaskan mengenai Policy brief yang merupakan ringkasan kebijakan, dalam bentuk dokumen singkat yang digunakan untuk meringkas suatu isu masalah kebijakan beserta rekomendasi dan opsi spesifik untuk mengatasi isu tersebut. Meskipun singkat, policy brief dianggap penting, karena policy brief bisa menjadi dokumen yang pertama kali dibaca oleh pemangku kebijakan untuk menangkap isu dalam proses perumusan sebuah kebijakan.
Kegiatan hari keempat diakhiri dengan review finalisasi proposal yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 di review oleh dr. Riris Andono Ahmad, MPH., dan kelompok 2 di review oleh Prof. dr. Ari Natalia Probandari, MPH., Ph.D. Kegiatan review finalisasi proposal bertujuan untuk memastikan proposal yang akan dilaksanakan memiliki dasar riset implementasi yang kuat, dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. (Penulis: Nila Munana, SHG., MHPM. Editor: Dian/Humas)
