FK-KMK UGM. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Managemen Asuransi Kesehatan FK-KMK UGM menyelenggarakan Seminar “Pembiayaan Malaria di Indonesia” pada Kamis (30/11) melalui zoom meeting. Seminar ini mengundang Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Direktorat Anggaran Bidang Kesehatan Kementerian Keuangan RI, dan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI.
Junianto Nugroho, S.Sos. dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa salah satu fungsi Kemendagri adalah melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan Pemda secara nasional. Pembiayaan terhadap penyakit malaria termasuk persoalan yang mendapat pembinaan dan pengawasan dari Kemendagri sehingga pengelolaannya tepat sasaran.
Irwan Sujarwo Sianipar, S.E dari Direktorat Anggaran Bidang Kesehatan Kementerian Keuangan RI melanjutkan bahwa pada tahun 2024 mendatang, pemerintah akan fokus menganggarkan pembiayaan malaria ke wilayah Sumatera dan NTB. Hal tersebut sudah melalui analisis persebaran kasus malaria di Indonesia tahun-tahun sebelumnya.
“Ada beberapa tantangan pembiayaan eliminasi malaria. Pertama, evaluasi pelaksanaan anggaran/pendanaan harus dilakukan untuk menentukan posisi saat ini dan langkah berikutnya oleh masing-masing pihak yang terkait. Selanjutnya, penajaman kembali terhadap prioritas penanganan kesehatan yang saat ini sangat banyak sehingga mempengaruhi fokus pendanaan dan kualitas penanganan penyakit. Ketiga, perubahan pola pikir penganggaran berdasarkan persentase mandatory spending kepada penganggaran kesehatan berbasis kerja,” tambah Irwan. Kegiatan ini memiliki tujuan yang sama dengan SDGs pilar no 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI, Lita Rahmalia, SP, MKM. menyampaikan pemaparan mengenai pembiayaan Malaria pada Kementerian Kesehatan RI. Lita menunjukkan data pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Paparan tersebut sekaligus menutup paparan para narasumber yang dilanjutkan dengan agenda diskusi. (Nirwana/Reporter. Editor: Erti Nur Sagena)
