FK-UGM. Sekitar dua puluh satu staf Komisi X DPR RI mengunjungi UGM dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan untuk meninjau secara langsung mengenai Pendidikan Kedokteran,
khususnya mengenai rencana pendirian program studi Dokter Layanan Primer (DLP), Jumat (17/2) di ruang multimedia gedung pusat UGM sayap utara. Tujuan kerja ini secara spesifik untuk mendapatkan data-data faktual tentang kondisi, kendala dan permasalahan pendidikan kedokteran terkait program studi DLP yang berfokus pada rumusan kebijakan standar, bentuk, penyelenggaraan prodi DLP maupun mengenai rentang waktu masa transisi prodi DLP serta kesiapan sarana prasarana prodi.
Rektor UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, MSc., PhD., menyambut baik kunjungan Komisi X DPR RI ini. Rektor memaparkan bahwa saat ini prodi DLP memang sedang dipersiapkan oleh Fakultas Kedokteran UGM. UGM bahkan sedang mengembangkan Academic Health System, yakni sebuah sistem akademik untuk kesehatan yang melibatkan berbagai institusi lintas sektor. Dengan adanya AHS diharapkan mampu meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang dikaitkan dengan pendidikan kedokteran.
Sebelum seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM disumpah sebagai dokter, tentu memerlukan kecukupan paparan pengalaman klinis. Selain RS UGM dan RSUP Dr. Sardjito, pendidikan juga memerlukan jejaring rumah sakit lain di DIY dan Jateng. “Negara kita ini butuh dokter. Kebutuhan dokter masih perlu ditingkatkan lagi untuk memenuhi standar kesehatan masyarakat di Indonesia, sehingga perlu adanya jaringan health system,” ujarnya.
Ketua Panitia Kerja (Panja) program studi DLP Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, SE., MM., dalam sambutannya memamparkan bahwa Undang-undang nomor: 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran sudah ditetapkan cukup lama. Akan tetapi, pelaksanaan dari undang-undang ini belum ada dan saat ini masih ada pro maupun kontra. Oleh karenanya, Panja ini dibentuk karena permasalahan DLP sudah menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan.
“Intinya, dengan adanya kunjungan ini semoga bisa memberikan solusi, maupun rekomendasi solusi ataupun sebagai informasi akhir. Termasuk mendapatkan informasi mengenai seberapa jauh persiapan maupun kesiapan dari Fakultas misal tentang biaya, standar, kurilulum, masa trasisi dan seterusnya,”terang ketua Panitia Panja ini.
Bentuk pendidikan berbasis masyarakat di layanan primer tentu bukan sesuatu hal yang asing lagi bagi Fakultas Kedokteran UGM. Bahkan bentuk pendidikan yang bentuknya community oriented ini sudah dimulai sejak tahun 1970an. Saat pemerintah memberikan sinyal penguatan SDM di layanan primer, tentu Fakultas Kedokteran UGM menyikapi ini sebagai kesempatan yang baik untuk penguatan SDM di layanan primer yang selama ini terlihat masih terpinggirkan. Setidaknya poin-poin tersebut yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., PhD., SpOG(K) untuk mengawali paparannya di hadapan Komisi X DPR RI.
Dekan mengakui bahwa Fakultas Kedokteran UGM memang belum membuka prodi DLP. Saat ini Fakultas Kedokteran UGM sedang berada dalam tahapan persiapan dan penguatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan analisis kurikulum yang diwujudkan dalam modul-modul, studi banding ke luar negeri, mempersiapkan wahana pendidikan seperti puskesmas maupun rumah sakit serta standarisasi wahana pendidikan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat.
“FK menyambut baik adanya penguatan SDM layanan primer. Penguatan untuk SDM ini adalah satu, apabila program ini ke depan akan memberikan daya ungkit untuk layanan kesehatan di level layanan primer maka perlu ditingkatkan dengan dukungan infrastrukturnya juga. Dalam hal ini merupakan tugas dari Kemenkes juga tidak hanya tugas Kemenristek,” tegasnya.
Acara yang berlangsung selama hampir dua jam ini juga dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dr. Gandes Retno Rahayu, M.Med.Ed., PhD; Wakil Dekan Bidang Bidang Kerjasama, Alumni dan Pengabdian Masyarakat, dr. Mei Neni Sitaresmi, Sp.A(K)., PhD; dan beberapa staf dosen maupun perwakilan mahasiswa dari BEM Fakultas Kedokteran UGM. (Wiwin/IRO; Sumber Foto: Humas UGM/Fristo)
