Dalam rangka implementasi program AHS untuk mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah, RSP, dan Institusi Pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan serta distribusi dokter, dan dokter spesialis di setiap wilayah perlu dilakukan koordinasi lintas sektoral. Rencana pemerataan tenaga medis ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs ketiga yaitu health worker density. Kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu penyebab tenaga medis di Indonesia belum merata.
Rabu (27/3), Kemenkes bersama Anggota AHS Wilayah IV mengadakan pertemuan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka advokasi pemerintah daerah, fakultas kedokteran, wahana pendidikan untuk memfasilitasi pengembangan AHS. Pada kesempatan ini, menghadirkan tim AHS dari UGM, Dekan FK universitas Diponegoro, dan Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi Semarang.
Sesi panel diisi oleh narasumber dari ketua Tim Penyediaan Dokter, Dokter Gigi, dan Spesialis, Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan mengenai Urgensi Penguatan Integrasi Lintas Stakeholder dalam konteks UU. Isu Nasional tentang potensi integrasi stakeholderrs Kesehatan dan Pendidikan Tinggi pemenuhan Dokter, Dokter Spesialis, dan Dokter Spesialis di Provinsi Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, dan seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan disampaikan oleh Dr.dr. Sudadi, Sp.An-TI., Subsp.N.An(K)., Subsp.An.R(K). Selanjutnya, Narasumber dr.Haryo Bismantara, MPH menyampaikan lokal isu mengenai Penguatan integrasi Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan dalam Mendukung Percepatan Capaian Indikator Kesehatan Daerah.
Masing-masing perwakilan stakeholders dari Dinas Kesehatan, Fakultas Kedokteran Diponegoro, dan RSUP Dr. Kariadi juga menyampaikan tantangan serta respon pengelolaan sistem kesehatan daerah dalam pemetaan kebutuhan, distribusi, retensi dokter dan dokter spesialis; hingga penguatan kelembagaan fungsional antara FK UNDIP, RSUP Dr. Kariadi, dan RS Nasional. Pada akhir pertemuan ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut hasil diskusi dari FK UNDIP dan RSUP Dr. Kariadi Semarang. Harapannya dengan rencana tersebut dapat mengatasi permasalahan Kesehatan Prioritas dan Mendukung Program Unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
