FK-KMK UGM. Penelitian memanfaatkan data sekunder Health and Demographic Surveillance System (HDSS) Sleman menginformasikan bahwa lebih dari 70% peserta yang terdaftar dalam program jaminan kesehatan tetap perlu mengeluarkan biaya sendiri untuk mengakses alat kontrasepsi.
Tujuan utama integrasi program Keluarga Berencana (KB) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah untuk meningkatkan akses dan mengurangi beban finansial masyarakat. Studi ini pun semakin mempertegas pentingnya evaluasi dan perbaikan kebijakan terkait pembiayaan layanan KB dalam JKN.
Penelitian ini menemukan dua temuan utama. Pertama, jenis asuransi kesehatan memengaruhi biaya sendiri yang dikeluarkan, di mana peserta JKN non-subsidi dan asuransi swasta lebih sering menanggung biaya kontrasepsi dibandingkan peserta JKN subsidi. Kedua, metode kontrasepsi juga berpengaruh. Pengguna metode jangka pendek seperti pil atau kondom lebih sering membayar sendiri dibandingkan pengguna metode jangka panjang seperti IUD atau implan.
Hasil penelitian ini diharapkan mendukung akses layanan KB yang mudah dan terjangkau. Pemerintah perlu memastikan subsidi layanan KB untuk semua peserta JKN dan mendorong penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang yang lebih ekonomis. Kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang manfaat KB.
Penelitian ini selaras dengan SDGs, khususnya SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan, dan SDG 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. (Kontributor: Naufal Farah Azizah, Septi Kurnia Lestari/ Editor: Sitam/ Ilus AI).
Referensi:
Sulistiawan, D., Lazuardi, L., Biljers Fanda, R., Asrullah, M., Matahari, R., & Arifa, R. F. (2021). Who Experience Out-of-Pocket Expenditures for Modern Contraceptive Use in Indonesian Universal Health Coverage System? Medico-Legal Update, 21(3).
