JKKI Dorong Reformasi Kebijakan Pendanaan Kesehatan Nasional

FK-KMK UGM.  Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) dan sejumlah perguruan tinggi menyelenggarakan Forum Nasional JKKI ke-16 untuk membahas penguatan kebijakan pendanaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan berlangsung secara hybrid pada 21–22 Oktober 2026 di FK-KMK UGM, dengan mengangkat tema perlunya revisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), serta regulasi terkait pendanaan kesehatan.

Ketua JKKI, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., menyoroti belanja kesehatan Indonesia yang selama bertahun-tahun berada di kisaran 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, peningkatan pendanaan diperlukan untuk menjawab kebutuhan pelayanan yang terus berkembang. Ia mendorong penyusunan skenario peningkatan belanja kesehatan menuju 4 persen PDB dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang, disertai perencanaan sumber pendanaan yang realistis.

Dekan FK-KMK UGM, Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH, menegaskan bahwa pendanaan kesehatan berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Sistem pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan diperlukan agar akses terhadap layanan bermutu tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi maupun lokasi tempat tinggal. Sementara itu, Ketua Board PKMK UGM, dr. M. Lutfan Lazuardi, M.Kes., Ph.D., mengingatkan bahwa perubahan demografi, peningkatan penyakit kronis, perkembangan teknologi, dan perubahan iklim menuntut sistem pembiayaan yang lebih adaptif.

Dalam keynote speech yang mewakili Menteri Kesehatan, Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito, Dr. dr. Romaniyanto, Sp.OT(K) Spine, MARS, memaparkan sejumlah tantangan transformasi kesehatan. Salah satunya adalah tekanan pembiayaan JKN, termasuk rasio klaim yang mencapai 111,86 persen pada Februari 2026. Ia juga menyoroti tingginya pembiayaan penyakit katastropik, pemerataan tenaga kesehatan, penguatan layanan primer dan rujukan, serta pentingnya digitalisasi sistem kesehatan.

Pada hari pertama, seminar membahas situasi pendanaan kesehatan dan transformasi pelayanan. Salah satu sesi pleno mengangkat stagnasi pendanaan kesehatan serta urgensi revisi UU SJSN dan UU BPJS. Para narasumber menyoroti perlunya penguatan asuransi kesehatan tambahan, efisiensi pembiayaan, peningkatan belanja preventif, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti. Hari kedua dilanjutkan dengan lokakarya luring untuk mengidentifikasi persoalan regulasi dan menyusun bahan rekomendasi perubahan kebijakan.

Kegiatan ini selaras dengan SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui dorongan pemerataan akses pelayanan kesehatan. Kegiatan ini mendukung SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh melalui penguatan kebijakan publik. Kegiatan ini juga sejalan dengan SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui kerja sama akademisi, pemerintah, praktisi, dan pemangku kepentingan. (Kontributor: Tim PKMK dan HPM UGM).