FK-UGM. Sekitar 185 juta atau 70,8 persen penduduk Indonesia telah menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. Pada tahun 2019, diperkirakan kepesertaan JKN akan meningkat menjadi 260 juta orang. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM(K) saat memberikan sambutannya dalam rekaman video pada pembukaan Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia (FKKI) yang diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM, Rabu (25/10) di gedung Auditorium.
“Negara Indonesia terdiri dari populasi tersebar, dengan perbedaan tingkat pendapatan yang cukup besar, begitu pula dengan kebijakan pemerintah daerah. Tentu semua ini menjadi tantangan pemerintah pusat untuk mensukseskan Universal Health Coverage (UHC) 2014-2019,” paparnya. Badan kesehatan dunia bahkan telah mencanangkan strategi regional untuk UHC. Pertama, meningkatkan kesehatan primer sebagai pusat kesehatan seluruh penduduk. Kedua, meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan melalui perlindungan sosial. Ketiga, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan untuk jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang telah berjalan selama hampir 4 tahun sejak 2014 dan membawa dampak besar bagi masyarakat pengguna layanan kesehatan maupun penyedia layanan kesehatan. JKN didesain untuk memberi akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia serta perlindungan dari biaya kesehatan yang besar (Universal Health Coverage/UHC). Kebijakan ini ditargetkan mampu mencakup seluruh rakyat Indonesia pada 2019. Sebagai sebuah kebijakan publik yang pelaksanaannya telah mencapai tahun ke-4, diperlukan sebuah pemantauan untuk melihat sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan roadmap menuju JKN 2012-2019.
Untuk memantau pelaksanaan JKN agar implementasinya sesuai dengan yang direncanakan dan berada pada jalur yang tepat, maka Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) melakukan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi JKN melalui Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia (FKKI). Kegiatan yang diselenggarakan tanggal 25-26 Oktober 2017 ini mempunyai tema utama:”Monitoring Jaminan Kesehatan Nasional menuju pencapaian UHC 2019 dan pengalaman empirik dalam penyusunan kebijakan kesehatan di level pemerintah Pusat dan daerah”.
“Saya pribadi sangat meyakini, UHC merupakan suatu jalan keluar yang strategis dan penting untuk mengubah sistem layanan kesehatan di Indonesia,” ungkap Dekan Fakultas Kedokteran UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., PhD., SpOG(K)., saat membuka acara FKKI.
FKKI juga bisa dihadiri secara langsung di berbagai kota di Indonesia melalui beberapa institusi co-host dengan sistem telekonferensi sehingga bisa diikuti melalui webinar. Beberapa co-host yang terhubung di antaranya adalah: FKM Universitas Jember, FKM Universitas Hasanuddin, FKM Universitas Sam Ratulangi – IAKMI Sulawesi Utara, Pusat Studi Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat Universitas Trisakti, Universitas Mulawarman, FKM Universitas Sumatera Utara, FK Universitas Padjajaran, IAKMI Sumatera Barat – FK Universitas Andalas, Bali Royal Hospital, dan RSUD Dok II Jayapura. Peserta yang hadir dalam forum ini adalah para peneliti baik peneliti independen mau pun peneliti yang terafiliasi dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian, para praktisi kebijakan kesehatan, para pelaksana di lapangan mau pun para pengambil kebijakan. (Wiwin/IRO)
