FK-KMK UGM. Selama 10 tahun penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kunjungan rumah sakit peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Meskipun terdapat penurunan akibat pandemi COVID-19 pada 2020-2021, pada 2022, tren kunjungan kembali naik. Pelayanan kesehatan untuk penyakit jantung merupakan pengeluaran terbesar, diikuti oleh kanker dan stroke. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi keberlanjutan finansial BPJS Kesehatan, tanpa ada pengendalian penyakit-penyakit tersebut.
Untuk menjaring perhatian berbagai pemangku kebijakan terkait, maka Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) menyelenggarakan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ke 14 bertema “Transformasi Kesehatan untuk Meningkatkan Layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi) yang Berkualitas dan Ekuitas untuk Mencapai Indonesia Emas 2045” yang berlangsung bauran pada 14-17 Oktober 2024.
“Untuk pengendalian penyakit KJSU ini belum merata, sementara BPJS mengalami defisit sejak pandemi, dan ini membahayakan keberlangsungan program kesehatan di Indonesia,” jelas Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD., Penanggung jawab Fornas JKKI 2024.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kebijakan KJSU dihadirkan oleh Kemenkes. Dengan berlandasan Undang-Undang Kesehatan 2023, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia di seluruh provinsi, serta memberikan pelayanan kesehatan bagi yang berhak di daerah sulit. Kebijakan KJSU merupakan perwujudan dari kebijakan transformasi kesehatan yang melibatkan enam pilar utama: transformasi layanan primer dan sekunder, ketahanan sistem kesehatan, pembiayaan, talenta, dan teknologi kesehatan. Dengan demikian, kebijakan KJSU ini perlu dimonitor.
“Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045, bukannya produktif tapi malah kena penyakit; sehingga kita harus mengubah pola hidup dengan gaya hidup yang lebih sehat, dan pemerintah berperan untuk memastikan dan menyediakan akses itu,” tambah Prof Laksono.
Oleh karena itu, acara inti Fornas akan mempertemukan para ahli kesehatan dari berbagai sektor dengan total jumlah peserta, diperkirakan 400 orang yang terbagi dalam 10 kelompok untuk membahas strategi kebijakan dan praktik terbaik dalam meningkatkan layanan KJSU yang berkualitas dan ekuitas, serta berbagai permasalahan lainnya.
Lebih lanjut, penyelenggaraan Fornas JKKI 2024 ini menjadi wujud komitmen FK-KMK UGM terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yakni Kehidupan Sehat dan Sejahtera (SDG 3), Pendidikan Berkualitas (SDG 4), Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (SDG 9), Berkurangnya Kesenjangan (SDG 10), Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (SDG 12) serta Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (SDG 17). (Isroq Adi Subakti/Reporter)
