FK-KMK UGM Mengulas Kaleidoskop Pelayanan Kesehatan Primer 2025 untuk Menyusun Arah Transformasi 2026

FK-KMK UGM. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan webinar bertajuk Kaleidoskop Pelayanan Kesehatan Primer 2025: Merangkum Pengalaman, Menyusun Arah Perubahan sebagai forum refleksi dan perumusan arah kebijakan pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan sektor kesehatan dari berbagai daerah. Webinar berlangsung pada Kamis, 22 Januari 2026, sebagai respons atas dinamika kebijakan dan implementasi transformasi pelayanan kesehatan primer sepanjang tahun 2025.

Webinar diawali dengan pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., yang menekankan peran strategis pelayanan kesehatan primer sebagai titik kontak pertama masyarakat dengan sistem kesehatan. Ia menggarisbawahi pentingnya konsep Learning Health System sebagai sistem yang mampu belajar dan beradaptasi secara berkelanjutan melalui pembelajaran lintas individu dan lintas organisasi, guna memperkuat kinerja layanan primer di tengah kompleksitas tantangan kesehatan.

Paparan dinamika pelayanan kesehatan primer kemudian disampaikan oleh Divisi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PKMK FK-KMK UGM yang dipandu oleh Monita Destiwi, MA. Layanan primer dijelaskan sebagai layanan yang bersifat komprehensif dengan fokus pada edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, skrining, serta penguatan kapasitas fasilitas kesehatan di tingkat desa dan kelurahan. Diskusi mencakup tantangan dan proyeksi ke depan pada aspek pembiayaan, sumber daya manusia kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, serta teknologi kesehatan.

Aspek pembiayaan dipaparkan oleh Muhamad Faozi Kurniawan, SE.Ak., MPH, yang menjelaskan penguatan mandatory spending kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan peran Rencana Induk Bidang Kesehatan sebagai instrumen kunci. Integrasi penganggaran lintas sektor dan penguatan kapitasi berbasis kinerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama dinilai penting untuk mendorong insentif berbasis luaran layanan. Sementara itu, dr. Ryan Rachmad Nugraha, MPH, memaparkan kebijakan sumber daya manusia kesehatan, termasuk pengaturan disiplin profesi, pengelolaan SDMK, pembagian klaster layanan, serta tantangan pemerataan dan retensi tenaga kesehatan di wilayah terpencil.

Pembahasan farmasi dan alat kesehatan disampaikan oleh Relmbuss Biljers Fanda, MPH, PhD (Cand), yang menyoroti keterbatasan ketersediaan obat kesehatan jiwa di Puskesmas serta disharmonisasi tata kelola penganggaran obat. Rekomendasi diarahkan pada penguatan peran daerah dalam pengadaan obat esensial dan peningkatan kapasitas SDM farmasi. Aspek teknologi kesehatan kemudian dipaparkan oleh dr. Dini Prasetyawati, MPH, yang menekankan peran Sistem Informasi Kesehatan Nasional dan SATUSEHAT dalam mendukung Integrasi Layanan Primer, sekaligus menyoroti tantangan fragmentasi aplikasi dan ketimpangan infrastruktur digital.

Sesi pembahasan menghadirkan perwakilan Kementerian Kesehatan RI, akademisi, dan Dinas Kesehatan DIY. Andri Mursita, SKM, M.Epid., menyampaikan bahwa hingga awal 2026 sekitar 85,7 persen Puskesmas telah menerapkan Integrasi Layanan Primer, meskipun kualitas implementasinya masih bervariasi. Prof. Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, M.A., menegaskan bahwa transformasi sistem kesehatan harus diukur dari luaran dan dampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, bukan semata kepatuhan administratif. Endang Pamungkasiwi, SKM, M.Kes, memaparkan tantangan implementasi ILP di DIY, mulai dari keterbatasan infrastruktur, regulasi, hingga integrasi sistem informasi.

Kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui penguatan layanan kesehatan primer yang komprehensif, SDG 4: Pendidikan Berkualitas melalui peran akademik dalam pengembangan kebijakan berbasis pembelajaran sistem kesehatan, serta SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam transformasi pelayanan kesehatan primer di Indonesia. (Kontributor: Karlina Dewi Sukarno & Garin Frige Janitra).