FK-KMK UGM. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menyelenggarakan Seminar “Kaleidoskop Manajemen Bencana Kesehatan 2025” sebagai forum reflektif untuk menelaah perkembangan, tantangan, dan implementasi kebijakan manajemen bencana kesehatan di Indonesia. Seminar berlangsung pada Selasa, 20 Januari 2026, sebagai respons atas dinamika bencana dan krisis kesehatan yang terjadi sepanjang tahun 2025.
Tahun 2025 dinilai menjadi periode yang krusial sekaligus penuh tantangan dalam manajemen bencana kesehatan, baik di tingkat nasional maupun global. Berbagai kejadian hidrometeorologi berskala besar seperti banjir dan tanah longsor di Sumatera pada akhir 2025, disertai ancaman penyakit menular, telah menguji ketahanan sistem kesehatan. Kondisi tersebut mendorong perlunya refleksi bersama untuk menilai apakah pendekatan dan kebijakan manajemen bencana kesehatan yang ada masih relevan dan efektif.
Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., Ketua PKMK FK-KMK UGM dalam pengantarnya menegaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan telah menggeser perspektif penanganan bencana dari pendekatan single hazard menuju multi hazard. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi skema manajemen bencana kesehatan yang selama ini digunakan, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan penguatan mekanisme aktivasi saat bencana terjadi.
Materi pertama disampaikan oleh Madelina Ariani, SKM, MPH yang mengulas tren global manajemen penanggulangan bencana kesehatan tahun 2025. Ia memaparkan dinamika global yang ditandai krisis kesehatan tumpang tindih akibat konflik, pengungsian, wabah penyakit, dan dampak perubahan iklim pada awal tahun, hingga penguatan jejaring akademik dan praktisi di akhir tahun. Namun demikian, penguatan jejaring tersebut juga diiringi meningkatnya bencana akibat perubahan iklim seperti banjir dan longsor.
Materi selanjutnya disampaikan oleh apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid., yang membahas perjalanan manajemen bencana kesehatan nasional sepanjang 2025. Ia menyoroti sebaran bencana alam yang hampir merata di Indonesia, serta tantangan implementasi kebijakan krisis kesehatan akibat ketimpangan kapasitas layanan antarwilayah. Kondisi ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas institusi dan sektor dalam penanggulangan krisis kesehatan.
Sesi pembahasan menghadirkan dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H. selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY yang menekankan bahwa sektor kesehatan tidak dapat berdiri sendiri dalam sistem penanggulangan bencana. Ia memaparkan peran Health Emergency Operation Center (HEOC) DIY dalam penguatan kapasitas, pelatihan, pembentukan Emergency Medical Team, serta sosialisasi kebencanaan hingga tingkat kelurahan.
Pembahasan dilanjutkan oleh Sutono, SKp., MKep., M.Sc selaku Ketua Pokja Bencana FK-KMK UGM yang menguraikan peran perguruan tinggi, termasuk UGM, dalam penanggulangan bencana melalui kolaborasi lintas fakultas dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, Dr. apt. IGM. Wirabrata, S.Si., M.Kes., MM., MH. dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya transformasi sistem kesehatan dan pembelajaran dari pengalaman penanganan COVID-19 untuk memperkuat ketahanan darurat kesehatan.
Kegiatan ini sejalan denga SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui penguatan sistem kesehatan yang tangguh dalam situasi krisis, SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi, serta SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam manajemen bencana kesehatan. (Kontributor: dr. Muhammad Alif Seswandhana).
