FK-KMK UGM. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bersama Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM menyelenggarakan Webinar Seri Sejarah Kebijakan Kesehatan yang mengulas perkembangan transformasi kebijakan kesehatan di Indonesia dari tahun 1999 hingga 2023. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 11 November 2025, sebagai bagian dari rangkaian webinar yang dilaksanakan sejak Agustus hingga November 2025. Acara dilaksanakan secara daring dan menghadirkan pembicara lintas disiplin untuk membahas bagaimana kebijakan pelayanan kesehatan Indonesia berubah sejak era reformasi, masa desentralisasi, hingga respons nasional terhadap pandemi COVID-19.
Dalam pengantar seri webinar, Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., menegaskan pentingnya melihat kembali perjalanan historis kebijakan kesehatan sebagai dasar memahami kondisi pelayanan kesehatan saat ini. Ia menjelaskan bahwa desentralisasi pada awal tahun 2000-an membawa perubahan besar terhadap tata kelola kesehatan, terutama dalam distribusi kewenangan daerah dan penguatan fungsi pemerintah. Prof. Laksono menekankan bahwa kajian sejarah kebijakan merupakan catatan penting untuk merancang kebijakan kesehatan masa depan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, yaitu Iztihadun Nisa, SKM., MPH., dan Dr. Abdul Wahid, M.Hum., M.Phil., yang mewakili kolaborasi akademik antara Departemen Sejarah FIB UGM dan Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM.
Pada sesi pemaparan pertama, Dr. Abdul Wahid membahas perkembangan kebijakan pelayanan kesehatan Indonesia pada dua periode utama. Periode pertama (1999–2009) ditandai dengan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola sektor kesehatan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesiapan daerah yang berbeda-beda menimbulkan ketimpangan layanan. Meski demikian, sejumlah kebijakan kunci lahir, seperti Program Kehamilan Aman, penguatan upaya perbaikan gizi, pencegahan stunting, Pekan Imunisasi Nasional, serta gagasan Paradigma Sehat dan Visi Indonesia Sehat 2010. Pembentukan BNPB pada 2008 juga menjadi tonggak penting dalam kesiapsiagaan bencana di bidang kesehatan.
Pada periode kedua (2009–2019), fokus kebijakan berpindah pada perluasan akses dan penguatan sistem melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah mendorong kolaborasi fasilitas kesehatan dengan BPJS, membuka peluang investasi swasta, serta meningkatkan mutu rumah sakit melalui akreditasi dan standar internasional seperti JCI. Berbagai program layanan primer turut diperluas, termasuk layanan paliatif, kesehatan jiwa melalui Program Indonesia Bebas Pasung, serta pengembangan pengobatan tradisional dan wisata kesehatan. Meskipun terdapat kemajuan, Dr. Wahid menilai tantangan seperti distribusi tenaga kesehatan, tumpang tindih tata kelola pusat-daerah, dan kesiapan kelembagaan masih menghambat pemerataan layanan.
Sesi berikutnya dipaparkan oleh Iztihadun Nisa, SKM., MPH., yang menyoroti fase pandemi COVID-19 sebagai momentum reformasi besar dalam sistem kesehatan Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa pandemi membuka kerentanan sistem nasional, mulai dari keterbatasan sarana hingga koordinasi lintas sektor. Pemerintah merespon melalui berbagai kebijakan, termasuk Keputusan Presiden Nomor 11 dan 12 Tahun 2020, pembentukan Gugus Tugas COVID-19, serta penerapan strategi 3T. Memasuki era pasca-pandemi, pemerintah meluncurkan Transformasi Kesehatan enam pilar yang mencakup layanan primer, layanan rujukan, standar rumah sakit, hingga penguatan regulasi melalui UU Kesehatan 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Pilar-pilar ini menekankan pemerataan akses, peningkatan mutu layanan, dan penguatan kapasitas nasional dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan.
Kegiatan webinar ini selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals, khususnya SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, SDG 4: Pendidikan Berkualitas melalui penyediaan kajian ilmiah lintas disiplin, serta SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan yang mendorong kemitraan strategis antara akademisi, pemerintah, dan lembaga terkait untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia secara berkelanjutan. Webinar ini menjadi ruang penting bagi akademisi dan pemangku kebijakan untuk merefleksikan perjalanan panjang reformasi kesehatan di Indonesia. Melalui dialog lintas disiplin dan pembahasan berbasis bukti, kegiatan ini memberikan fondasi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat arah transformasi kesehatan nasional di masa mendatang. (Kontributor: Galen Sousan A).
