FK-KMK UGM. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada turut mendukung Program Akselerasi Pemenuhan dan Distribusi Dokter dan Dokter Spesialis melalui Sistem Kesehatan Akademik, yang berlangsung pada Selasa (22/07). Kegiatan ini menjadi bagian penting dari implementasi arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan perlunya peningkatan akses dan percepatan pemenuhan tenaga medis, khususnya dokter spesialis dan subspesialis di seluruh Indonesia.
Acara ini juga menjadi bagian dari program strategis Diktisaintek Berdampak dan selaras dengan Rencana Strategis Kemendikbudristek, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Upaya ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, maupun sektor swasta, dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen kemitraan antara perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, pemerintah daerah, TNI/POLRI, dan sektor swasta dari enam wilayah sistem kesehatan akademik. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa isu pemerataan dokter spesialis merupakan prioritas nasional yang harus segera ditangani secara kolektif.
Kemdiktisaintek telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mempercepat realisasi kebijakan ini mulai tahun 2025. Sebanyak 25 dari 136 fakultas kedokteran di Indonesia telah menjalankan 358 program studi spesialis dan subspesialis. Namun, 59% distribusinya masih terpusat di Pulau Jawa. Sebagai respons, strategi quick wins disusun melalui penambahan prodi dan kuota mahasiswa, penempatan residen senior di rumah sakit pendidikan prioritas, serta penguatan kemitraan daerah dan lintas sektor.
FK-KMK UGM, bersama 57 fakultas kedokteran lainnya dalam koordinasi AIPKI, mendukung pembukaan 148 program studi baru dan kerja sama dengan lebih dari 350 rumah sakit di seluruh Indonesia. Targetnya, jumlah mahasiswa spesialis dapat mencapai 8.000 orang pada 2026, dengan proyeksi lulusan sebanyak 6.000 dokter spesialis per tahun pada 2030. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah lulusan dokter umum hingga 15.000 orang per tahun untuk menjawab kebutuhan nasional.
Langkah besar ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui pemerataan layanan medis; SDG 4: Pendidikan Berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan kedokteran; dan SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, karena seluruh proses akselerasi ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (Humas/Sitam).
