FK-KMK UGM Berperan Aktif dalam Finalisasi Rencana Aksi Nasional Upaya Berhenti Merokok 2025–2029

FK-KMK UGM. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM berperan aktif dalam pengembangan kebijakan nasional melalui partisipasi aktif dalam Pertemuan Konsultatif Ketiga untuk Finalisasi Rencana Aksi Nasional Upaya Berhenti Merokok (RAN UBM) 2025–2029 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 28 April 2025 pukul 13.15–14.20 WIB. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari dua sesi sebelumnya yang telah digelar secara luring di Jakarta pada 17 Maret dan daring pada 16 April 2025. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah menyampaikan hasil revisi draft RAN UBM berdasarkan masukan dari sesi sebelumnya, serta menyusun langkah strategis lanjutan menuju finalisasi dokumen kebijakan tersebut.

Sekitar 30 perwakilan dari berbagai lembaga pemerintah dan organisasi strategis hadir dalam forum ini. Mereka berasal dari kementerian, lembaga negara, institusi layanan kesehatan, hingga asosiasi dan komunitas. Di antaranya adalah Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi, Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, Kemenko PMK, BPJS Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta BPOM. Partisipasi juga datang dari organisasi seperti Adinkes dan Komnas Pengendalian Tembakau, perwakilan puskesmas dari berbagai daerah (Mlonggo, Matraman, dan Dungaliyo), serta akademisi dari FK-KMK UGM, yaitu dr. Putu Ayu Swandewi Astuti, MPH, Ph.D.

Kegiatan ini dibuka oleh dr. Benget Saragih, M.Epid, selaku Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau dan Penyakit Paru (PPAT & PP) Kementerian Kesehatan RI. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) sebagai indikator utama dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes 2025–2029. Target konkret pun telah ditetapkan: pada tahun 2025, minimal 50% Puskesmas di 276 kabupaten/kota harus menyediakan layanan skrining dan konseling UBM, dengan peningkatan cakupan menjadi 472 kabupaten/kota pada 2029. Di sisi lain, proporsi Puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi ditargetkan mencapai 3% pada 2025 dan 15% pada akhir 2029.

Sesi dilanjutkan pemaparan hasil revisi draft RAN UBM oleh Prof. Dra. Yayi Suryo Prabandari, M.Si., Ph.D., Ketua Tim Kegiatan Pengembangan RAN UBM dari Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FK-KMK UGM. Beliau menekankan pentingnya penyesuaian dokumen berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, serta perlunya kolaborasi lintas sektor dalam mengakselerasi pelaksanaan kebijakan ini di tingkat nasional dan daerah. Hanifah Rogayah, SKM, MPH dari Tim PPAT & PP kemudian memimpin sesi diskusi interaktif yang membahas tindak lanjut program, implementasi di lapangan, serta penyempurnaan indikator keberhasilan program UBM.

Finalisasi RAN UBM 2025–2029 ini menjadi bagian penting dalam mendorong penurunan angka perokok aktif di Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM). Strategi nasional ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan primer, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Secara khusus, program ini mendukung SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui peningkatan layanan kesehatan preventif, SDG 4: Pendidikan Berkualitas dengan penguatan literasi kesehatan sejak dini, SDG 11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan melalui pengurangan polusi tembakau, SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, SDG 16: Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, serta SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui kolaborasi multi-sektor.

Dalam sesi penutup, Ridhwan Fauzi, Ph.D, National Professional Officer Tobacco Free Initiative WHO–Indonesia, menggarisbawahi pentingnya melanjutkan hasil konsultatif ini ke tahap legal formal. Ia berharap draft akhir RAN UBM dapat segera disahkan minimal dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen), agar implementasinya dapat berjalan sistematis di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan langkah konkret menuju penurunan prevalensi merokok di Indonesia semakin kuat, menciptakan masyarakat yang lebih sehat, serta memperkuat posisi layanan UBM sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional. Opsi Judul Rilis Berita:(Kontributor: Deskantari Murti Ari Sadewa, Wilda Fauzia Ulfa).