FK-KMK UGM. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan sesi paralel bertajuk “Strategic Reforms on Health Financing: UHC Reforms on the Frontline”, sebagai bagian dari forum internasional yang berlangsung pada awal Juli 2025. Kegiatan ini membahas berbagai pendekatan reformasi sistem pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta.
Dalam forum ini, empat negara dengan latar belakang sistem kesehatan yang berbeda — Indonesia, Mongolia, Vietnam, dan Turki — memaparkan strategi masing-masing dalam mengatasi tantangan utama UHC, yakni ketidakcukupan dana, perlunya efisiensi, serta inklusi pembiayaan dari sektor informal dan non-publik.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Ghufron Mukti, menjelaskan langkah-langkah inovatif Indonesia untuk meningkatkan kepesertaan dari sektor informal melalui pemanfaatan saluran pembayaran yang luas, pendekatan komunitas dengan kader JKN, program cicilan dan donasi, serta integrasi edukasi berbasis digital. Dalam hal pembelian strategis, BPJS Kesehatan telah menerapkan kontrak dengan fasilitas kesehatan, sistem penjaminan mutu berbasis kinerja, serta penggunaan Health Technology Assessment (HTA) untuk menetapkan manfaat layanan.
Dari Vietnam, Dr. Vu Nu Anh menekankan pentingnya efisiensi jaminan kesehatan nasional yang dimulai sejak 1992 dan saat ini ditopang dengan Undang-Undang Jaminan Kesehatan tahun 2009. Pemerintah meningkatkan subsidi bagi kelompok miskin serta tengah mengembangkan sinergi antara skema jaminan sosial dan asuransi swasta.
Mongolia diwakili oleh Batbayar Ankhbayar yang memaparkan keberhasilan sistem jaminan sosial tunggal sejak 2021. Mongolia kini berfokus pada selective contracting dan pembayaran berbasis outcome serta budgeting berbasis volume demi efisiensi layanan.
Sementara itu, Ugursel Erol dari Turki menjelaskan pentingnya tata kelola multi-stakeholder dalam pengambilan keputusan reimbursement, serta transparansi melalui sistem alternatif yang mendukung pelayanan berbasis kebutuhan pasien.
Sesi yang dimoderatori oleh Dr. Piya Hanvoravongchai ini juga menyoroti perlunya sistem anti-fraud yang tangguh, reformasi regulasi, perubahan cara pandang bahwa kesehatan adalah investasi, serta pembentukan learning health system yang adaptif terhadap tantangan lokal dan global.
Inisiatif ini selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui jaminan pembiayaan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan melalui perluasan akses bagi kelompok informal dan rentan, serta SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui kolaborasi lintas negara dan sektor. FK-KMK UGM berharap forum ini mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif, transparan, dan adaptif dalam pembangunan sistem kesehatan global. (Kontributor: Shita Dewi).
