FK-UGM. Data BPJS tahun 2015 menunjukkan bahwa berdasarkan survei penduduk antar sensus, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 255,2 juta. Sedangkan BKKBN menyebutkan jika laju pertumbuhan tidak ditekan, maka jumlah penduduk Indoneisa di tahun 2045 menjadi sekitar 450 juta jiwa.
Salah satu indikator utama dalam pembangunan kependudukan terutama pengendalian kuantitas penduduk adalah melalui indikator fertilitas. Sayangnya, sampai saat ini ketersediaan indikator fertilitas masih menjadi kendala. Pertama, banyak Kabupaten/Kota kurang memprioritaskan program kependudukan. Kedua, masalah keterbatasan sumber daya, dan yang ketiga, kurangnya metode/alat untuk mengukur indikator fertilitas di daerah.
“Sebenarnya berbagai metode penghitungan fertilitas telah banyak ditemukan oleh banyak ahli demografi dan lembaga kependudukan dengan berbagai pendekatan, hanya saja, bagi tingkat Kabupaten/Kota metode tersebut kurang aplikatif karena berbagai keterbatasan,” papar Lufti Agus Salim, SKM., MSi., saat menjalani ujian terbuka program Doktor, Rabu (11/10) di Auditorium Fakultas Kedokteran UGM dengan promotor Prof. dr. Hari Kusnanto, SU., DrPH.
Oleh karenanya, untuk menjawab tantangan ini, Lutfi mengembangkan aplikasi sistem informasi fertilitas, Smart Fert. “Tools ini diharapkan mampu untuk menghitung indikator fertilitas yang praktis dan mudah diaplikasikan,” tegas dosen Universitas Airlangga Surabaya kelahiran Nganjuk 47 tahun silam ini.
Penelitian yang mampu mengantarkan Lutfi meraih gelar Doktor ke-301 Fakultas Kedokteran UGM dan Doktor ke-3.691 UGM ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan fertilitas dengan aplikasi Smart Fert tidak ada beda signifikan dengan hasil perhitungan sensus penduduk 2010.
“Dengan demikian, aplikasi Smart Fert bisa dipakai sebagai alat hitung indikator fertilitas yang valid, praktis, mudah diimplementasikan untuk mengukur kinerja pengendalian penduduk di tingkat Kabupaten/Kota. Hanya saja, diperlukan pelatihan teknik fertilitas yang berkesinambungan dan integrasi indikator fertilitas dalam perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang maupun menengah di era otonomi daerah,” ujarnya. (Wiwin/Reporter; Dian/Foto)
