FK-KMK UGM. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bersama Departemen Sejarah FIB UGM menggelar webinar kedua dalam seri “Sejarah Kebijakan Kesehatan Indonesia, 1999–2023” pada Rabu (30/4). Mengangkat topik “Disrupsi Kebijakan dan Dilema Desentralisasi Pada Masa Jaminan Kesehatan Nasional, 2009–2019,” diskusi ini menggali dampak reformasi kebijakan kesehatan pasca-desentralisasi hingga masa awal pelaksanaan JKN.
Prof. Laksono Trisnantoro membuka diskusi dengan menekankan bahwa implementasi JKN adalah tonggak sejarah penting yang tak hanya berdampak teknis, namun juga politik dan kelembagaan. Ia menyoroti tantangan serius seperti konflik antarlembaga, defisit BPJS, dan kompleksitas regulasi yang memerlukan pemahaman historis dalam konteks sosial dan ekonomi.
Sejarawan Baha’Uddin, M.Hum, memaparkan bagaimana kebijakan JKN membawa disrupsi besar terhadap sistem kesehatan nasional, terutama dalam tata kelola, pembiayaan, hingga layanan primer seperti Puskesmas. Ia menilai bahwa keberhasilan JKN masih terhambat oleh ketimpangan sumber daya dan lemahnya koordinasi antar level pemerintahan.
Sementara itu, dr. Siswanto dari Kementerian Kesehatan mengkritisi pemahaman sempit soal Universal Health Coverage (UHC) dan menekankan perlunya reformasi struktural, termasuk penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan revisi UU terkait.
Webinar ini menegaskan pentingnya pemahaman sejarah sebagai dasar strategi kebijakan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, SDG 4: Pendidikan Berkualitas, dan SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. (Kontributor: Aulia Putri Hijriyah, S. Sej., Galen Sousan Amory, S. Sej.).
