FK-KMK UGM. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM kembali menyelenggarakan pertemuan kelima Forum Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Akademisi dan Pemerintah Daerah, dengan topik diskusi “Capaian dan Tantangan Implementasi Program JKN di Provinsi Sulawesi Selatan”. Diskusi melalui platform Zoom dan LiveStreaming YouTube ini digelar pada hari Selasa (14/07) lalu pukul 13.00 – 15.00, dengan menghadirkan narasumber Dr. Irwandy, SKM, MSc.PH., M.Kes., Dosen Universitas Hasanuddin.
Dalam pemaparannya, Dr. Irwandy menyampaikan pencapaian sasaran dalam Peta Jalan JKN tahun 2014 – 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi yang pertama, tata kelola JKN di Sulawesi Selatan dengan melihat sasaran 1 (BPJS Kesehatan telah mendapatkan kepercayaan penuh publik), sasaran 5 (peraturan perundangan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan) dan sasaran 8 (pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan sudah mencapai tingkat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas optimal). Kedua, equity/pemerataan keadilan dalam JKN di Sulawesi Selatan dengan melihat sasaran 2 (seluruh penduduk telah terjamin), sasaran 3 (paket manfaat medis dan non medis sudah sama untuk seluruh peserta), dan sasaran 4 (fasilitas kesehatan telah tersebar memadai dan relatif merata). Ketiga, mutu pelayanan JKN dengan melihat sasaran 6 (paling sedikit 85% peserta puas dengan pelayanan yang diterima dari fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan), sasaran 7 (paling sedikit 80% fasilitas kesehatan puas dengan pelayanan yang diterima dari BPJS Kesehatan). “Secara umum masih belum tercapai berbagai sasaran 2014-2019 di Sulawesi Selatan, akan tetapi saat ini kita telah di jalur yang tepat, perbaikan-perbaikan sudah terlihat untuk menuju ke sasaran JKN”, ungkap Dr. Irwandy.
Pada kesempatan kali ini juga menghadirkan pembahas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk merespon hasil penelitian yang telah disampaikan. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bersama mengenai implementasi program JKN di berbagai wilayah mengenai hambatan dan juga peluang sehingga mampu menyempurnakan kebijakan JKN yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta meningkatkan partisipatif yang konstruktif akademisi dan berbagai kalangan lainnya dalam ranah penyusunan dan evaluasi kebijakan JKN.
“Forum seri antar daerah menjadi sangat penting karena hasil kesimpulannya akan masuk menjadi suatu pilihan besar, ‘bagaimana peran pemerintah daerah dalam konteks JKN’ yang saat ini dirasakan masih bersifat sentralistik. Oleh karenanya perlu melihat apakah perlu sebuah pengembangan yang melibatkan peran pemerintah daerah dalam program JKN melalui analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan”, ungkap Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. (Vania Elysia/Reporter)
Selengkapnya: https://kebijakankesehatanindonesia.net/4101-forum-diskusi-jkn-bersama-akademisi-dan-pemerintah-daerah
