FK-KMK UGM. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) bekerja sama dengan Medan Medical Tourism Board menyelenggarakan diskusi daring bertajuk pengembangan Pariwisata Kesehatan Sumatera Utara. Diskusi daring tersebut dilaksanakan pada Kamis, 15 Januari 2026, dan diikuti oleh pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, praktisi kesehatan, serta pengelola sektor pariwisata dengan membahas potensi, tantangan struktural, serta langkah-langkah operasional yang realistis untuk membangun ekosistem pariwisata kesehatan yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., menegaskan bahwa Sumatera Utara memiliki modal pariwisata yang kuat, seperti Danau Toba dan Berastagi, yang berpotensi dipadukan dengan layanan kesehatan. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Selama ini, kelompok masyarakat menengah ke atas masih memilih berobat ke Malaysia atau Thailand karena persepsi terhadap mutu layanan, ketersediaan dokter spesialis, serta ekosistem rumah sakit swasta yang lebih mapan. Kondisi tersebut berdampak pada kebocoran ekonomi yang signifikan dan meningkatkan tekanan pada rumah sakit lokal yang sebagian besar bergantung pada pembiayaan BPJS Kesehatan.
Prof. Laksono juga menyoroti perbedaan struktur pembiayaan layanan kesehatan antara Indonesia dan negara tetangga. Malaysia dan Thailand memiliki proporsi pembiayaan swasta dan asuransi yang lebih kuat, sehingga rumah sakit swasta dapat melayani segmen premium tanpa mengganggu layanan publik. Sebaliknya, dominasi BPJS di Indonesia memunculkan tantangan likuiditas, antrean panjang, serta keterbatasan investasi teknologi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata medis dinilai perlu diawali dari segmen non-BPJS sebagai langkah strategis untuk mempercepat inovasi layanan sekaligus mengurangi diskriminasi pasien.
Menanggapi hal tersebut, Destanul Aulia dari Medan Medical Tourism Board menyampaikan bahwa sejumlah rumah sakit di Medan sebenarnya telah memiliki kapasitas untuk layanan medis tertentu. Namun, keterbatasan jumlah spesialis dan fasilitas berteknologi tinggi masih menjadi kendala utama. Upaya promosi seperti pameran telah dilakukan, tetapi belum memberikan dampak signifikan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara rumah sakit, hotel, agen perjalanan, dan asuransi, serta strategi pemasaran yang lebih aktif dan terarah.
Diskusi ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata kesehatan di Sumatera Utara membutuhkan pendekatan ekosistem yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada rumah sakit, tetapi juga mencakup pendanaan, sumber daya manusia, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor pariwisata. Dengan strategi bertahap, dimulai dari segmen non-BPJS, pemilihan rumah sakit yang siap berinvestasi, serta dukungan pemerintah daerah dan mitra swasta, Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk menahan aliran pasien ke luar negeri dan mengubah kebocoran ekonomi menjadi peluang pembangunan daerah.
Penguatan pariwisata kesehatan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan yang berdaya saing, SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata kesehatan yang mendorong ekonomi lokal, serta SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui kolaborasi antara institusi akademik, sektor kesehatan, pelaku pariwisata, dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem kesehatan yang berkelanjutan. (Kontributor: Elisabeth Listyani).
