Tuberkulosis (TBC) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV) tetap menjadi tantangan utama dalam sektor kesehatan, terutama di Indonesia. Negara ini menempati peringkat kedua tertinggi di dunia untuk jumlah kasus TBC, sementara tingkat infeksi baru HIV tertinggi di kawasan Asia dan Asia Tenggara. Dalam upaya mencapai target Eliminasi TBC dan Ending AIDS pada tahun 2030, integrasi layanan kesehatan yang berkualitas menjadi kunci utama.
Prof. dr. Yanri Wijayanti Subronto, Ph.D., Sp.PD-KPTI., FINASIM, Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, menekankan bahwa akses layanan kesehatan yang luas, inklusif, dan berkualitas sangat penting untuk mencapai target tersebut. TBC merupakan penyakit lama yang sudah diketahui sejak tahun 1882. Penyakit yang berusia ratusan tahun ini membutuhkan upaya ekstra dalam menanggulanginya. Prof. Yanri menyatakan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan tenaga kesehatan serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan tanpa hambatan.
Menurut Prof. Yanri, salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan TBC-HIV adalah stigma terhadap kelompok rentan yang membutuhkan layanan kesehatan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan diantaranya kepadatan penduduk (over crowdedness). Pada kondisi permukiman padat, terutama di daerah dengan keterbatasan pencahayaan matahari, seringkali satu rumah dihuni oleh banyak orang. Oleh karena itu, kelompok-kelompok tertentu menjadi lebih rentan terhadap risiko terinfeksi TBC dan HIV.
Prof. Yanri menekankan bahwa integrasi layanan TBC dan HIV perlu diperkuat agar pasien mendapatkan layanan yang lebih cepat dan efisien. Beberapa strategi yang perlu dikembangkan adalah pelayanan berbasis komunitas, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penggunaan teknologi digital dalam pemantauan pasien. Pelibatan tenaga penjangkau dan pendamping sebaya dinilai menjadi salah satu cara efektif untuk menjangkau populasi rentan. Tenaga kesehatan juga perlu mendapatkan pelatihan agar mampu menangani pasien dengan lebih humanis, tanpa diskriminasi.
Mekanisme rujukan yang lebih efisien juga diperlukan agar pasien TBC bisa segera menjalani tes HIV, dan sebaliknya, pasien HIV dapat dengan mudah melakukan skrining TBC. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat membantu pemantauan pasien, misalnya melalui aplikasi kesehatan atau layanan telemedicine yang memastikan kepatuhan terapi. Penelitian di puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menunjukkan banyak pasien HIV tidak mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis (TPT), atau jika mendapatkan, tidak menyelesaikannya sesuai aturan. Hambatan utama dalam kaskade TPT ini meliputi kurangnya edukasi pasien, keterbatasan tenaga kesehatan, kendala logistik dalam distribusi obat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi kesehatan.
Eliminasi TBC dan HIV tidak hanya bergantung pada kebijakan kesehatan semata, tetapi juga membutuhkan perubahan pola pikir di masyarakat. Pendidikan dan peningkatan kesadaran publik dapat membantu menghilangkan stigma serta mendorong lebih banyak orang untuk mengakses layanan kesehatan sejak dini. Pemahaman yang komprehensif tentang TBC dan HIV dapat membantu dalam pembuatan dan implementasi program yang lebih efektif. Lebih dari itu, pelayanan kesehatan harus berbasis empati dan kemanusiaan agar dapat benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Prof. Yanri menekankan pentingnya pendekatan yang lebih toleran, tidak menghakimi, dan memberikan layanan dengan pikiran dan hati yang terbuka.
Dengan integrasi layanan kesehatan yang berkualitas dan pendekatan yang humanis, diharapkan target Eliminasi TBC dan Ending AIDS pada tahun 2030 dapat tercapai, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menurunkan angka morbiditas serta mortalitas akibat kedua penyakit tersebut. (Penulis: Maniso. Narasumber: Prof. dr. Yanri Wijayanti Subronto, Ph.D., Sp.PD-KPTI., FINASIM. Editor: Yayuk Hartriyanti)