FK-KMK UGM. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) turut mengikuti pembukaan Kongres Internasional International Health Economics Association (IHEA) yang secara resmi dimulai pada Minggu, 20 Juli 2025. Acara ini dibuka dengan sesi pleno bertema “Using Economic Policy Instruments to Improve Health”, yang menghadirkan dua pembicara kunci yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Prof. Anne Marie Thow dari University of Sydney, Australia.
Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa meskipun kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 98%, hal ini belum sepenuhnya menjamin akses layanan kesehatan yang memadai. Menurut laporan WHO, cakupan Universal Health Coverage (UHC) Indonesia baru menyentuh angka 50%. Maka dari itu, pemerintah mendorong transformasi sistem kesehatan, khususnya melalui penguatan layanan primer dengan pengadaan alat diagnostik dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di ribuan Puskesmas serta laboratorium, yang dibiayai melalui dukungan dari lembaga internasional seperti World Bank, ADB, dan IDB.
Lebih lanjut, Menteri Budi menekankan pentingnya pemerataan distribusi tenaga medis spesialis dan peningkatan pembiayaan kesehatan untuk menunjang pelayanan rujukan terhadap penyakit katastropik, seperti jantung dan kanker. Transformasi layanan, menurutnya, harus disertai strategi pembiayaan inovatif serta komitmen terhadap keberlanjutan JKN di masa depan.
Sementara itu, Prof. Anne Marie Thow menyampaikan pentingnya kebijakan fiskal sebagai instrumen efektif dalam mengatasi Penyakit Tidak Menular (PTM) yang berkaitan dengan pola makan, seperti obesitas dan diabetes. Ia memaparkan rekomendasi WHO tahun 2024 yang menyarankan pajak terhadap makanan tidak sehat dan subsidi bagi konsumsi makanan sehat, guna menciptakan lingkungan pangan yang lebih kondusif bagi kesehatan masyarakat.
Menurut Prof. Thow, saat ini lebih dari 115 negara telah menerapkan pajak pada minuman berpemanis, namun hanya sedikit yang memberi insentif fiskal terhadap makanan bergizi. Ia mengajak negara-negara di Asia Pasifik untuk lebih proaktif dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesehatan serta mendorong riset kebijakan yang inklusif dan adil, termasuk dari negara-negara berkembang.
Diskursus pada pembukaan IHEA ini memperlihatkan bagaimana kebijakan ekonomi dapat menjadi pengungkit penting dalam transformasi kesehatan global. Upaya ini sekaligus berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, SDG 4: Pendidikan Berkualitas, dan SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. (Kontributor: Shita Dewi).
