FK-KMK UGM. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) turut menyimak sesi penutupan Kongres International Health Economics Association (IHEA) 2025 yang menghadirkan diskusi tingkat tinggi bertajuk “High-Level Roundtable Discussion on Ways Forward”, diselenggarakan pada Sabtu 19 Juli 2025. Acara ini dimoderatori oleh Scott Morris, Wakil Presiden ADB untuk kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik, dan menghadirkan pembicara dari berbagai negara, termasuk Maladewa, Uzbekistan, Indonesia, serta pimpinan sektor kesehatan dari Asian Development Bank (ADB).
Aminath Shirna, Menteri Negara untuk Kesehatan Maladewa, menggarisbawahi tantangan besar dalam distribusi pasokan medis di negara kepulauan kecil. Ia menyampaikan perlunya sistem pendanaan krisis yang lebih prediktif, fleksibel, dan berdampak nyata bagi negara-negara rentan. Shirna menekankan pentingnya kerja sama regional untuk membentuk mekanisme pendanaan darurat yang adil dan inklusif, terutama untuk menjamin akses terhadap obat-obatan, alat kesehatan, dan dukungan logistik selama krisis.
Dari Uzbekistan, Farkhodjon Tashpulatov, Wakil Menteri Kesehatan, menyoroti lemahnya cakupan vaksinasi saat pandemi, yang hanya mampu menjangkau 20% populasi. Ia menekankan perlunya penguatan laboratorium, pengembangan sistem informasi digital, dan kerja sama lintas negara guna membangun sistem kesehatan yang tangguh dan siap menghadapi pandemi di masa depan.
Sementara itu, drg. Murti Utami, Wakil Menteri sekaligus Plt. Dirjen di Kementerian Kesehatan RI, memaparkan pengalaman Indonesia dalam melakukan vaksinasi massal hingga dua juta suntikan per hari. Ia menyoroti tantangan negara berkembang dalam mengakses vaksin akibat keterbatasan finansial dan skeptisisme industri. Murti mendorong ADB dan negara anggota untuk memperluas blended financing, memperkuat produksi lokal, serta menyederhanakan akses pembiayaan krisis agar lebih gesit dan tidak birokratis.
Sebagai penutup, Ayako Inagaki, Direktur Senior Sektor Kesehatan dan Pembangunan Sosial ADB, merangkum empat pilar penting untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan: dukungan keuangan cepat dan fleksibel; aliansi regional untuk manufaktur dan harmonisasi regulasi; pembiayaan tanggap darurat dari ADB; serta kepemimpinan politik yang visioner dan berkelanjutan.
Seluruh poin dalam diskusi ini mencerminkan urgensi kolaborasi global yang setara dan responsif, sebagai langkah strategis menuju sistem kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap krisis masa depan. Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, dan SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, guna memastikan tidak ada satu negara pun yang tertinggal dalam menghadapi tantangan kesehatan global. (Kontributor: Lutfan Lazuardi).
