FK-KMK UGM. Dalam rangkaian Annual Scientific Meeting FK-KMK UGM 2025, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar bertajuk Review Kebijakan Penyakit Kardiovaskular Tahun 2024 Berbasis Transformasi Sistem Kesehatan dan Outlook 2025, yang digelar secara daring melalui Zoom pada Rabu (12/2/2025). Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan seperti pengambil kebijakan, akademisi, penyedia layanan kesehatan, peneliti, hingga masyarakat umum. Webinar ini bertujuan mengevaluasi capaian dan tantangan dalam penanganan penyakit jantung selama tahun 2024 serta memformulasikan strategi ke depan guna mewujudkan sistem kesehatan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.
Diskusi dimoderatori oleh dr. Aulia Safira dan dibuka oleh Prof. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD., yang menekankan pentingnya pendekatan transdisipliner dan pemanfaatan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) sebagai alat berbasis data dalam mengawal kebijakan layanan penyakit jantung. Tantangan besar seperti meningkatnya angka penderita, lonjakan klaim BPJS, serta distribusi layanan dan tenaga medis yang belum merata menjadi isu krusial. DaSK dikembangkan sebagai platform inovatif yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan menjadi fondasi penyusunan laporan tahunan seperti Review Kebijakan Jantung 2024 dan Outlook 2025.
Paparan berikutnya disampaikan oleh dr. Luqman Hakim, MPH, peneliti PKMK FK-KMK UGM, yang mengungkapkan bahwa berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, penyakit jantung merupakan penyebab kematian utama di Indonesia dengan prevalensi nasional sebesar 0,85%. Ketimpangan layanan Cath Lab yang hanya tersedia di 28 dari 34 provinsi menjadi cerminan ketidakmerataan fasilitas dan tenaga medis, terutama di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan pentingnya SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) serta mendesaknya transformasi sistem pelayanan jantung berbasis data dan kebijakan yang responsif.
dr. Real Kusumanjaya Marsam, M.Kes, Sp.JP(K) dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FK-KMK UGM memaparkan proyeksi layanan jantung 2025. Dengan 14,4% kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, ketimpangan distribusi Cath Lab dan dokter spesialis jantung menjadi hambatan serius. Pemerintah pun tengah menjalankan program fellowship luar negeri dan perluasan PPDS sebagai strategi pemerataan SDM melalui transformasi sistem kesehatan nasional, sehingga sejalan dengan SDG 4: Pendidikan Berkualitas dan SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera.
dr. Obrin Parulian, M.Kes dari Kementerian Kesehatan RI membahas penguatan jejaring rumah sakit rujukan melalui program jejaring pengampuan KJSU, berdasarkan Keputusan Menkes No.174 Tahun 2024. Program ini ditargetkan menjangkau 100% kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2027, dengan dukungan lintas kementerian sebagai langkah nyata menuju layanan rujukan yang merata dan berkeadilan, kegiatan ini selaras dengan SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Sementara itu, dr. Benedicta Clementia Herlina Rahangiar, MARS dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, memberikan perspektif daerah terpencil dalam implementasi kebijakan jantung. Dengan hanya satu dokter spesialis jantung di wilayah seluas 120.000 km², tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama. Strategi afirmasi pendidikan, penugasan Nusantara Sehat, dan insentif bagi dokter spesialis menjadi langkah jangka pendek yang dijalankan. RSUD Merauke saat ini tengah menyiapkan pembangunan Cath Lab yang ditargetkan operasional pada 2026.
Menutup sesi diskusi, Ns. Waryono, SIP, S.Kep, M.Kes dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyoroti pentingnya optimalisasi kuota layanan dan koordinasi antar rumah sakit dalam kondisi darurat. Upaya ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan memastikan layanan yang cepat dan berkualitas bagi pasien. Webinar ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis data untuk menjawab tantangan besar dalam penanganan penyakit kardiovaskular. Evaluasi menyeluruh dan outlook kebijakan menjadi bagian dari kontribusi FK-KMK UGM dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional yang adil, merata, dan berkelanjutan. (Kontributor: Fajrul Falah dan Indra Komala).
