FK-KMK UGM. Alumni Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), yang juga merupakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menerima penghargaan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada Sabtu (01/08) lalu di Auditorium UNY Yogyakarta.
Mantan Bupati Kulon Progo ini, menerima gelar kehormatan Doktor Honoris Causa bidang Teknologi dan Pemberdayaan Masyarakat Vokasional atas kiprahnya dalam penerapan pengetahuan, sains, dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat Kulon Progo yang kental dengan muatan pendidikan vokasional.
“Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan merupakan masalah penting bagi pimpinan daerah. Penerapan sains, teknologi, seni, budaya, dan rekayasa yang tepat di era revolusi industry 4.0 dan society 5.0 serta idealisme progresif yang realistis antara potensi dan kenyataan, merupakan perpaduan untuk membangun masyarakat vokasional”, ungkap Prof. Dr. Mochamad Bruri Triyono, M.Pd., selaku promotor.
Prof. Dr. Mochamad Bruri Triyono, M.Pd., juga menyampaikan bahwa kemampuan dokter Hasto secara akademik dalam bidang vokasional baik formal maupun non formal telah banyak ditunjukkan. Kemampuannya dalam menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, untuk menggerakkan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai dorongan ideologi terutama di bidang vokasional. Selain itu kemampuan, kreativitas, dan inovasi beliau yang cukup banyak memadai baik dari segi kemanfaatan maupun teknologinya telah memunculkan kinerja diri yang sangat luar biasa sehingga dinilai pantas memperoleh gelar kehormatan Doktor Honoris Causa bidang Teknologi dan Pemberdayaan Masyarakat Vokasional.
Dalam penganugerahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa, dokter Hasto menyampaikan pidato ilmiahnya yang bertajuk ‘Peran Pendidikan Vokasional untuk Mewujudkan Kemandirian di Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo’. Beliau memaparkan bagaimana menyinergikan bidang akademik dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut dokter Hasto, adanya reformasi birokrasi dan new public management membuat perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini manajemen publik menjadi perhatian khusus dalam pembuatan kebijakan publik yang berorientasi pada pencapaian kinerja dan akuntabilitas. Perubahan paradigma dan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik harus terjadi.
Dalam rangka memajukan perekonomian maka pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan. Peran pendidikan dan pelatihan vokasional dalam fungsi sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, konservasi budaya dan lingkungan, serta peningkatan pendapatan asli daerah sangat penting. Melalui penghayatan terhadap kekurangan dan kemiskinan masyarakat maka munculah semangat membangun daerah melalui kemandirian ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita telah mengetahui bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mencapai kesejahteraan sosial melalui pembangunan yang berkelanjutan tanpa investasi besar dalam sumber daya manusia”, jelasnya. Menurutnya, pendidikan sebagai instrumen peradaban dapat memperkaya pemahaman tentang diri mereka sendiri dan hal-hal lain. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas serta mempromosikan jiwa kewirausahaan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi. Pendidikan juga memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam mengamankan kedaulatan pangan, mengembangkan kemandirian, dan juga kemajuan ekonomi serta mewujudkan keadilan sosial.
Pendidikan vokasi menurut dokter Hasto hadir mengambil bagian dari pendidikan yang secara khusus mempersiapkan lulusan untuk memiliki keterampilan, kompetensi dan karakter yang mumpuni. “Pembelajaran ini kiranya sulit didapatkan dari jenjang pendidikan akademik semata, sehingga kami semua sangat berharap jenjang vokasional formal dan non-formal bisa melengkapi hal tersebut”, jelas dokter Hasto.
(Reporter: Vania Elysia; Dokumentasi: Humas BKKBN)
