FK-KMK UGM. Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM mengadakan kuliah tamu (guest lecture) dengan topik: “Sub- National Health Burden and its Policy Implication”, Senin (1/4). Dalam kesempatan tersebut, kuliah tamu menghadirkan pakar dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), University of Washington, Prof. Ali H. Mokdad.
Bertempat di ruang Auditorium lantai 1 Gedung Tahir, Prof. Ali Mokdad menyampaikan presentasi yang berjudul “Indonesia Sub National Burden of Disease and Its Policies Implication. Dalam paparannya, Prof. Ali Mokdad menyebutkan data-data masalah kesehatan yang ada di Indonesia. “Indonesia mengalami pergeseran epidemiologi, beberapa masalah kesehatan seperti diare, tuberkulosis, stunting masih ada, namun disisi lain penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes mellitus juga meningkat jumlahnya”, paparnya.
Di hadapan para peserta yang didominasi oleh mahasiswa pascasarjana program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prof Ali Mokdad juga menyampaikan data status kesehatan tiap-tiap provinsi di Indonesia, beliau menekankan pentingnya melihat permasalahan dari sudut pandang kedaerahan. “Wilayah Indonesia ini sangat luas dan permasalahan di tiap daerah pun tidak sama. Public health is local, sehingga kebijakan yang disusun juga harus bersifat kedaerahan sesuai permasalahan,” jelasnya.
Menurutnya, adanya disparitas status kesehatan di tiap daerah disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: pertama, tingkat pendidikan yang tidak merata, khususnya bagi wanita. Kedua, akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang belum merata di tiap daerah, sebagai contoh di daerah rural yang masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan ketiga, faktor risiko yang berbeda-beda di tiap daerah. “Jika kita lihat dari faktor risiko kebiasaan merokok, maka data tertinggi ada di Jawa Barat yakni 17,8% dan terendah ada di Gorontalo 6,2%,” papar Prof. Ali mencontohkan.
Selanjutnya, di akhir sesi kuliah Prof. Ali menyebutkan berbagai upaya kebijakan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah kesehatan meliputi: promosi kesehatan; kebijakan terkait gizi; intervensi lingkungan serta perubahan gaya hidup (lifestyle). “Dalam menyusun kebijakan diperlukan kerjasama dan komitmen bukan hanya pemerintah pusat namun juga dari kepala daerah setempat,” pungkasnya. (Alfi/Reporter).
