FK-UGM. Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran UGM, Dra. Retna Siwi Padmawati, M.A menyatakan bahwa masih ada kesenjangan pengetahuan tentang konteks sosial, kebutuhan pasien, prioritas dan harapan keluarga serta masyarakat; dan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan Retna Siwi Padmawati dalam ujian terbuka program Doktor Fakultas Kedokteran UGM, Sabtu (22/10) di gedung Radioputro lantai 1 Fakultas Kedokteran UGM dengan judul disertasi Health Seeking Behaviour and Medical Pluralism in Poor Urban, Neighborhood in Yogyakarta Indonesia, dengan didampingi promotor Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D dan ko-promotor Prof. Jens Seeberg, Ph.D dari Aarhus University.
Penelitian yang mengeksplorasi perilaku pencarian kesehatan dan pluralism medis pada rumah tangga miskin di perkotaan di Yogyakarta dalam konteks skema asuransi kesehatan yang berbeda (Askeskin, Jamkesmas, dan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN) ini berhasil menghantarkan Retna Siwi Padmawati untuk meraih gelar Doktor ke-267 Fakultas Kedokteran UGM.
Dalam paparannya, Retna Siwi Padmawati menyatakan bahwa masyarakat mengklasifikasi penyakit dari kategori ringan sampai berat. Akan tetapi pola tindakan pertama yang diambil adalah sama setiap periode yakni dengan mencari obat yang mudah dan murah yang tersedia di warung ataupun toko obat. Meskipun fasilitas kartu Jamkesmas dan JKN telah diperoleh masyarkat, akan tetapi dari hasil survei didapatkan bahwa sebanyak 40-60% responden membeli obat di warung baik pada masa sebelum dan saat Askeskin.
Hanya sekitar 20% masyarakat miskin yang memanfaatkan fasilitas JKN. “Rumah tangga memiliki strategi sendiri untuk mengatasi penyakit mereka yang disesuikan dengan kualitas perawatan yang tersedia, kondisi keuangan, dan penggunaan asuransi kesehatan pemerintah,” tegasnya.
Retna Siwi Padmawati dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kesenjangan pengetahuan tentang kesehatan memungkinkan diperlukannya definisi dan tujuan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik serta mengembangkan peraturan dan implementasi berdasarkan konsep, sehingga penduduk miskin akan menggunakan pelayanan kesehatan yang diberikan secara optimal. (Wiwin/IRO).